Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar sebagai calon prajurit. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tidak mempersoalkan kebijakan Andika.
"Ya ndak papa itu kebijakan Panglima dan menurut saya memang normatifnya ndak ada kata keturunan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari detikJateng, Senin (4/4/2022).
Mahfud meminta ada seleksi ideologi bagi setiap calon prajurit TNI. Dia mengatakan setiap calon harus diseleksi ideologinya, bukan keturunannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tinggal nanti pada saat seleksi ideologi itu bisa dikenakan kepada setiap calon kan gitu, bukan karena keturunannya tapi karena ideologi dan penerimaannya terhadap dasar ideologi negara," tuturnya.
Mahfud juga menyebut TNI bukan instansi pertama yang mengizinkan keturunan PKI mendaftar. Dia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) sudah lebih dulu membuat gebrakan.
"Jadi TNI bukan yang pertama, malah Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh itu. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai duluan," kata Mahfud.
Simak selengkapnya di sini.
(drg/haf)