Sembuh dari Sakit, Menteri PU Buka Seminar

Jakarta - Setelah dua hari dirawat di RSPP, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto kembali tampil di depan publik. Dia mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan.Djoko muncul saat memberikan sambutan di semiloka bertajuk "Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur" di kantornya, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2006).Djoko tampak segar balutan safari coklatnya. Suaranya pun lantang seperti biasanya saat memberikan sambutan. Djoko Kirmanto terkena serangan jantung saat mengikuti sidang kabinet pada 19 Mei. Dia langsung dilarikan ke RSPP sekitar pukul 15.40 WIB. Saat itu Djoko masih terlihat mengenakan pakaian safarinya ketika masuk ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSPP.Pertama kali masuk ke RSPP, Djoko tampak dipasang selang oksigen. Namun tim dokter RSPP sendiri tidak bersedia menjelaskan secara detil sakit yang dideritanya.Setelah menjalani perawatan, Djoko meninggalkan RSPP pada Minggu 21 Mei.Pembebasan TanahDalam sambutannya di semiloka tersebut Djoko menyatakan pembangunan infrastruktur terus terbentur dengan masalah pembebasan tanah."Pembangunan belum selancar yang kita harapkan dan persoalannya adalah pembebasan tanah," kata Djoko.Menurut dia, pembebasan tanah telah diatur dalam Perpres No 36 tahun 2005 yang mengatur hak kepemilikan tanah masyarakat. Namun, masih ada hambatan dalam pengimplementasiannya.Dikatakan dia, Perpres tersebut tetap berkeinginan menjaga hak masyarakat terhadap tanah.Contohnya, banyak pembangunan jalan tol yang terhambat dan ini menjadi persoalan yang berkepanjangan. Akibatnya, investor yang telah menginventasikan modalnya mengalami kerugian karena tidak ada kepastian. "Ini yang menakutkan bagi investor karena tidak ada kepastian. Mereka tidak bisa menarik tarif tol setelah jalan tolnya jadi," ujarnya.Lebih lanjut, Djoko menyatakan, jumlah jalan tol milik Indonesia baru mencapai 650 kilometer. Padahal, pembangunan jalan tol sudah dilakukan sejak 1970."Kita kalah dengan Malaysia yang membangun lebih lambat dengan kita tetapi memiliki jalan tol yang lebih panjang," cetusnya.Menurut Djoko, harus ada kemudahan dan kepastian kepada investor dalam pembanguan infrasuktrur sejauh tidak bertentangan dengan UU, tidak merugikan negara, pemerintah dan masyarakat.Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan yang hadir dalam acara itu menambahkan, harus ada kejelasan, ketegasan, dan sosialisasi tentang peruntukan tanah bagi infrasuktur."Tidak fair kalau ada pembebasan tanah sementara rakyat tidak tahu peruntukannya. Ini juga karena persoalan tata ruang yang tidak terencana dengan baik. Padahal ke depan akan bikin subway, monorel dan sebagainya," jelas Nusyirwan. (aan/)