Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, PPP: Pastikan Tak Terpapar Komunisme

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 01 Apr 2022 17:04 WIB
Ilustrasi personel TNI (dok Puspen TNI)
Ilustrasi personel TNI (Foto: dok. Puspen TNI)
Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan PKI mengikuti seleksi calon prajurit. Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Muhammad Iqbal tak mempermasalahkan jika itu tidak melanggar aturan.

"Jika memang kebijakan untuk membolehkan keturunan anggota PKI mendaftar sebagai anggota TNI seperti yang disampaikan Pak Andika tidak melanggar peraturan yang ada dan mungkin juga dalam rangka menjunjung persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).

Meski begitu, Iqbal mengingatkan agar TNI tetap memantau munculnya paham dan ideologi terlarang. Dia menilai TNI sebagai garda terdepan terkait pertahanan keutuhan NKRI.

"Tetapi sebagai lembaga pertahanan, TNI tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham dan ideologi terlarang. Karena, hal ini bukan masalah keamanan saja, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI," ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta TNI tetap memiliki standar ketat terkait penyeleksian prajurit, termasuk memastikan calon prajurit tidak terpapar paham terlarang.

"Oleh karena itu, TNI harus memiliki standar ketat dalam perekrutan calon prajuritnya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek fisik hingga wawasan kebangsaan. Dalam melakukan tes wawasan kebangsaan, perlu dipastikan agar calon prajuritnya tidak terpapar paham dan ideologi terlarang, seperti komunisme, leninisme, dan marxisme sebagaimana Tap MPRS Nomor 25/1966," ujarnya.

Dia menegaskan kewaspadaan terhadap paham komunis perlu diterapkan, sehingga tidak terulang lagi sejarah terkait dengan pemberontakan.

"Kewaspadaan akan kembalinya PKI dan paham komunis, leninisme, dan marxisme di Indonesia tetap perlu dilakukan, apalagi Tap MPRS Nomor 25/1966 belum dicabut. Sejarah mencatat pemberontakan yang dilakukan PKI kepada bangsa Indonesia telah banyak memakan korban jiwa, terutama umat Islam," ujarnya.

"Tentunya kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi kembali. Maka dari itu, semua elemen anak bangsa harus memahami makna persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia," lanjut Iqbal.

(eva/gbr)