Air Asia Ingin Angkut Jamaah Haji, Tapi Harga di Atas Garuda

Jakarta - Penerbangan angkutan jamaah haji akan diperbaiki. Akan dibuka tender terbuka untuk menghindari Garuda 'bermain' sendiri di proyek angkutan jamaah haji. Maskapai Air Asia juga ingin masuk sebagai angkutan jamaah haji ini. Tapi sayang, harga yang ditawarkan lebih mahal daripada Garuda. Informasi ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar di sela-sela 'Seminar Manajemen Penyelenggaran Haji Indonesia' yang digelar Koperasi Haji Indonesia (KHI) di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2006). Hasrul mendapatkan informasi ini dari Departemen Agama (Depag). "Depag berencana akan melakukan tender dengan maskapai penerbangan untuk haji. Sudah ada yang masuk, Air Asia. Namun, ternyata mematok harga lebih mahal dari Garuda," kata Hasrul. Hasrul menyarankan, pesawat yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji minimal buatan tahun 1986 untuk Boeing 747 dan buatan tahun 1990 untuk pesawat Air Bus. "Pesawat yang lebih tua daripada itu, sebaiknya tidak dipakai," ujar dia. Hasrul juga menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji tahun ini. Diperkirakan, BPIH akan menjadi US$ 2.800 untuk zona 1 dan US$ 3.000 untuk zona 3. "Tapi, saya perkirakan kenaikannya tidak sampai 40%," kata Hasrul. Kenaikan BPIH terbesar, karena ada perbaikan dalam komponen penerbangan dan pemondokan. "Untuk zona 1, Garuda sempat menawarkan tarif sekitar US$ 1.279 untuk setiap jamaah haji. Tapi, akhirnya setelah dilobi, Garuda hanya bisa mengurangi US$ 5 untuk masing-masing zona," ujar dia.Sedangkan sewa pemondokan di Makkah akan dinaikkan dari 1.500 Riyal menjadi 2.000 Riyal per orang. Harga sewa pemondokan ini dinaikkan, karena akan dicari pemondokan yang lebih bagus dan dekat dengan Masjidil Haram. "Bila nanti ada calon jamaah haji yang pemondokannya lebih dari 1,2 Km dari Masjidil Haram, maka pemondokan itu dihargai di bawah 2.000 Riyal. Kelebihan uang akan dikembalikan kepada jamaah," ucap anggota DPR dari Fraksi PPP ini. Terkait dengan pemondokan ini, Hasrul menyatakan, pihaknya akan mengecek pemondokan yang diincar pemerintah Indonesia di Arab Saudi pada bulan Juni nanti. "Kita akan cek ke Arab Saudi apakah layak huni atau tidak, karena pemerintah telah memberikan uang muka sebesar 60%," kata dia. Pada kesempatan itu, Hasrul juga menyinggung revisi UU nomor 17/1999 tentang haji. Wacana yang berkembang, dalam revisi UU tersebut, akan dicantumkan apakah penyelenggaraan haji akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, atau pemerintah hanya cukup sebagai regulator saja. "Siapa nanti yang menjadi operator, itu yang masih kita bahas. Jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Memang, ada wacana operator bisa diambil dari BUMN atau konsorsium, tapi saya masih menaruh kepercayaan kepada Depag asal berpihak kepada jamaah," ungkap dia. (asy/)