ADVERTISEMENT

Anggota KPU RI soal Vonis MK: Objek Gugatan ke PTUN Keppres, Bukan Putusan DKPP

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 18:38 WIB
Calon Anggota KPU RI Hasyim Asyari
Hasyim Asy'ari (Foto: tangkapan layar)

Secara substantif, kata Hasyim, DKPP harus bertanggung jawab terhadap materi putusannya. Karena substansi putusan DKPP dapat diuji oleh PTUN melalu gugatan terhadap Kepres, SK KPU dan SK Bawaslu, sebagaimana telah dipraktikkan dalam perkara Kak Evi.

Lalu apa konsekuensi Putusan JR MK kali ini?

"Pasca-putusan MK ini, kalau kemudian ada Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Keputusan Pemberhentian Anggota KPU daerah karena dampak putusan DKPP misalnya, KPU jadi tidak bisa menggunakan alasan final dan mengikat kembali. Karena ketundukan pada sifat final dan mengikatnya DKPP sudah dilakukan pada saat menerbitkan SK. Kalau SK-nya digugat ke PTUN dan ternyata penggugat menang, mau tidak mau harus dilaksanakan dengan pengangkatan kembali," jawab Hasyim tegas.

Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, dalam konteks demikian, DKPP ini masuk kategori 'makhluk' apa? Bila DKPP adalah eksekutif (penyelenggara pemilu), produk hukumnya adalah keputusan. Tapi bila DKPP adalah peradilan, produk hukumnya adalah putusan.

"Dalam Putusan MK dinyatakan bahwa DKPP bukan lembaga peradilan. Namun dalam putusan MK yang sama, MK menggunakan istilah putusan DKPP. Dengan demikian, MK secara diam-diam mengakui DKPP adalah lembaga peradilan, karena mengakui keberadaan putusan DKPP," beber Hasyim.

Maka, kata Hasyim, sampai di sini dapat dimaknai bahwa DKPP adalah lembaga 'semiperadilan', yaitu wewenangnya memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP tentang pemberhentian seseorang sebagai Anggota KPU/Bawaslu/Provinsi/Kab/Kota tidak serta merta menjadikan seseorang berhenti sebagai penyelenggara pemilu, namun putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat hanya terhadap Presiden, KPU, dan Bawaslu, karena merekalah yg berwenang mengangkat seseorang dalam jabatan sebagai penyelenggara pemilu, maka konsekuensinya pada merekalah wewenang memberhentikan seseorang dari jabatan penyelenggara pemilu.

"Hal ini sesuai dengan Asas Contrarius Actus yaitu asas dalam hukum administrasi negara yang maknanya adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya," papar Hasyim Asy'ari.

Bila demikian halnya, menempatkan putusan DKPP yang memberhentikan seseorang sebagai penyelenggara pemilu, sebagai obyek gugatan ke PTUN adalah tidak tepat. Mengapa? Karena sama dengan memberikan wewenang kepada pihak yang tidak berwenang, dan dalam waktu yg bersamaan merenggut wewenang Presiden, KPU, dan Bawaslu. Sebagai konsekuensinya dalam mematuhi Asas Contrarius Actus tersebut pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu menggunakan produk hukum berupa Keppres, SK KPU, dan SK Bawaslu, produk hukum tersebutlah yang dapat menjadi obyek gugatan ke PTUN, bukan putusan DKPP.

"Dengan demikian, sehubungan dengan putusan MK tersebut, bila terdapat pihak yang keberatan terhadap sanksi pemberhentian seseorang sebagai penyelenggara pemilu, sekali lagi, bukan putusan DKPP sebagai obyek gugatan ke PTUN, melainkan sebagai obyek gugatan adalah Keppres, SK KPU, dan SK Bawaslu," Hasyim Asy'ari menegaskan.


(asp/dek)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT