ADVERTISEMENT

Sosok Annas Maamun yang Ditahan KPK Lagi di Usia 81 Tahun

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 31 Mar 2022 12:29 WIB
Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun kembali mengenakan rompi KPK. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Annas Maamun pun resmi ditahan KPK. Ini potretnya.
Annas Maamun (Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta -

Annas Maamun akan berulang tahun yang ke-82 pada 17 April mendatang. Mantan Gubernur Riau itu tampaknya akan merayakan pertambahan usianya itu di balik jeruji di rumah tahanan atau rutan KPK.

Pada Rabu, 29 Maret 2022, tim KPK menjemput paksa Annas Maamun di kediamannya di Pekanbaru, Riau. Tindakan itu dilakukan KPK lantaran Annas Maamun dianggap tidak kooperatif ketika dipanggil penyidik sebelumnya.

"Perintah membawa tersebut dilakukan karena KPK menilai yang bersangkutan tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah menurut hukum," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Tak berapa lama setelah dijemput paksa dan tiba di Jakarta, Annas Maamun dikenakan rompi tahanan warna oranye oleh KPK. Annas terjerat kasus korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengesahan rencana APBD 2014 dan 2015 Provinsi Riau.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebutkan Annas Maamun yang saat itu menjabat Gubernur Riau periode 2014-2019 mengirimkan sejumlah dokumen kepada Ketua DPRD Provinsi saat itu, Johar Firdaus. Dokumen itu diketahui sebagai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015.

"Tersangka AM selaku Gubernur Riau periode 2014 s/d 2019 mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus," kata Karyoto dalam konferensi pers.

Namun, dalam rancangan itu Annas mengubah alokasi anggarannya. Semula proyek pembangunan rumah layak dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, menjadi milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

"Dalam usulan yang diajukan oleh tersangka AM, tersebut ada beberapa item terkait alokasi anggaran yang diubah, di antaranya mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak unik yang awalnya menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi proyek yang dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)," lanjut Karyoto.

Awalnya usulan rancangan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Kemudian Annas menawarkan sejumlah fasilitas berupa sejumlah uang dan pinjaman kendaraan untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019.

"Karena usulan anggaran ini tidak ditemukan kesepakatan dengan pihak DPRD. Sehingga tersangka AM diduga menawarkan sejumlah uang dan adanya fasilitas lain berupa pinjaman kendaraan dinas bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 agar usulannya tersebut dapat disetujui," ucapnya.

Usulan yang ditawarkan Annas kemudian diterima oleh Johar. Kemudian, untuk merealisasikan janji itu, Annas memberikan uang sekitar Rp 900 juta kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.

"Selanjutnya atas persetujuan dari Johar Firdaus mewakili anggota DPRD, sekitar September 2014 diduga tersangka AM merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui beberapa perwakilan anggota DPRD dengan jumlah sekitar Rp 900 juta," tuturnya.

Tersangka Sejak 2015

Meski baru ditahan saat ini, status tersangka terhadap Annas Maamun sudah disematkan KPK sejak 2015. Status itu merupakan yang kedua sebab sebelumnya Annas ditangkap terkait kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Untuk perkara awal itu Annas Maamun divonis 6 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Lalu, pada 2018, Annas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas hukuman 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya. Namun ditolak dan vonisnya diperberat menjadi 7 tahun penjara.

Annas Dapat Grasi dari Jokowi

Annas Maamun mendapat grasi dari Presiden Jokowi pada Oktober 2019. Grasi tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23/G Tahun 2019. Presiden Jokowi juga pernah menjelaskan soal pemberian grasi kepada Annas.

"Kenapa itu diberikan? Karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua dari Menko Polhukam juga seperti itu. Yang ketiga, memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kacamata kemanusiaan itu (grasi) diberikan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 November 2019.

"Tapi sekali lagi, atas pertimbangan MA, dan itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden dan UUD," imbuhnya.

Hampir setahun setelah keppres pemberian grasi dari Presiden Jokowi, Annas Maamun bisa menghirup 'udara segar'. Ia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat.

Bebasnya Annas dibenarkan oleh pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) kala itu. Annas bebas pada 21 September 2020.

Ditahan KPK Lagi

Kini Annas Maamun ditahan KPK lagi. Karyoto selaku Deputi Penindakan KPK menyebutkan bila kondisi kesehatan Annas Maamun tidak mengganggu proses hukum.

"Secara kesehatan, dokter masih pertanggungjawabkan beliau layak diajukan di persidangan," ujar Karyoto.

Selain itu Karyoto bicara soal hambatan yang membuat Annas Maamun baru ditahan sekarang. Menurut Karyioto, banyaknya OTT membuat banyak perkara-perkara di KPK mangkrak.

"Yang jelas memang antara proses tersangka pertama dan yang sekarang itu hampir 7 tahun ya dari 2015 sampai 2022," kata Karyoto.

"Ini memang kendala kita kemarin-kemarin di Kedeputian Penindakan pada saat itu memang crowded, kalau kita banyak tangkapan OTT ya seperti ini, ending-nya seperti ini," imbuhnya.

Simak Video 'Nostalgia Annas Maamun: Pakai Rompi KPK Lagi Usai Dapat Grasi Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]




(dhn/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT