Menteri Bahlil Kembali Bicara Usul Penundaan Pemilu demi Investasi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 30 Mar 2022 17:01 WIB
Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia menghadiri pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah (Diklatda) HIPMI Jaya di Jakarta.
Bahlil Lahadalia (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali berbicara soal usulan penundaan gelaran Pemilu 2024. Dia mengklaim stabilitas politik berdampak positif bagi dunia investasi.

Bahlil menyebut kepastian terkait usulan penundaan pemilu dapat berguna bagi pengusaha. Dengan catatan, kata dia, usulan penundaan Pemilu ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

"Saya pikir kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan butuh kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

"Tapi selama memenuhi kaidah aturan sesuai dengan undang-undang dan mekanisme tata kelola negara," imbuhnya.

Dia menyebut usulan penundaan pemilu masih di dalam jalur prinsip demokrasi. Menurut Bahlil Lahadalia, kemunculan usulan itu wajar saja dan tergantung bagaimana legislatif menindaklanjutinya.

"Penundaan pemilu, ya, ini parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa aja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram, gitu, lo," katanya.

Menurut Bahlil, pemikiran seperti penundaan pemilu wajar. Pemikiran itu, katanya, tinggal diproses di Parlemen untuk diputuskan diterima atau tidak.

"Menurut saya adalah sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara, termasuk penundaan pemilu itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tinggal gimana proses di parlemen. Boleh apa tidak, monggo diselesaikan di sini," kata dia.

Bukan yang Pertama

Diketahui, Bahlil bukan pertama kali berbicara usulan terkait penundaan pemilu. Usulan itu pernah dia lontarkan pada awal tahun lalu.

Saat itu Bahlil mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ada sedikit terusik dengan data yang... bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan Pilpres," kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip pada Senin (10/1).

Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana 3 periode harus dihentikan. Namun soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.

"Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027 kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya," katanya.

Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia.

(fca/gbr)