ADVERTISEMENT

Jemmy Setiawan Diperiksa KPK soal Musda Demokrat di Kasus Bupati PPU

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Rabu, 30 Mar 2022 15:19 WIB
Politikus Demokrat Jemmy Setiawan
Politikus Demokrat Jemmy Setiawan setelah diperiksa KPK terkait kasus suap Bupati Penajam Paser Utara. (Muhammad Hanafi Aryan/detikcom)
Jakarta -

Politikus Partai Demokrat Jemmy Setiawan mengaku hanya menjelaskan perihal proses Musyawarah Daerah (Musda) di Kalimantan Timur (Kaltim) ke penyidik KPK. Musda itu berkaitan dengan pencalonan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud sebagai Ketua DPD Demokrat Kaltim sebelum ditangkap KPK.

"(Ditanya) seputar Musda. Hanya menjelaskan seputar prosesnya aja. Proses Musdanya itu," ucap Jemmy setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (30/3/2022).

Sebelum Jemmy sebenarnya KPK memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat, Andi Arief, tetapi yang bersangkutan beralasan tidak menerima surat panggilan. Jemmy sendiri mengaku pemeriksaan terhadapnya tidak ada sangkut pautnya dengan Andi Arief meski dalam perkara yang sama.

"Nggak ada (soal Andi Arief). Andi Arief tidak ada urusannya dengan ini. Dia (Ketua) Bapilu, beda tupoksi," ucap Jemmy.

Tepis Aliran Suap Abdul Gafur ke Demokrat

Jemmy turut menepis mengenai dugaan aliran uang dalam perkara yang menjerat Abdul Gafur ke Partai Demokrat. Abdul Gafur sendiri diketahui sebagai salah satu kader Partai Demokrat serta menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

"Pemberian ke mana? Proses Musda? Nggak ada. Nggak ada," kata Jemmy.

Meski demikian, perihal dugaan aliran uang itu pernah disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Senin, 17 Januari 2022. Kala itu Ali mengatakan KPK masih mendalami dugaan keterkaitan aliran uang suap tersebut dengan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim.

"Soal peruntukan dugaan uang yang diterima tersangka untuk apa, apakah ada kaitannya dengan agenda pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, KPK saat ini masih masih akan terus melakukan pemeriksaan dan mengembangkannya," kata Ali.

Ali mengatakan KPK tentu berharap masyarakat dapat ikut mengawasi proses perkara ini. Dia juga meminta pihak mana pun tidak memberikan kesimpulan soal pihak mana saja yang terlibat.

"Untuk itu, KPK minta publik ikut mengawasi proses penanganan perkara ini. Namun tidak prematur menyimpulkan pihak-pihak mana saja yang akan terlibat," ujar Ali.

(dhn/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT