.webp)
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI. PDIP menganggap pengadaan pakaian baru bagi Dewan bukan skala prioritas saat ini.
"Pilihannya adalah prioritas. Kalau saya ditanya apakah baju skala prioritas, saya katakan bukan. Bukan soal setuju atau tidak setuju, ini kan barang sudah disepakati. Kalau saya katakan tidak setuju, nggak fair juga saya," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Gembong mengaku tak mencermati secara detail soal anggaran baju dinas baru dalam pembahasan Rapat Komisi A DPRD DKI. Meski begitu, dia menuturkan setiap tahun dirinya selalu mendapatkan baju dinas baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kita kan anggota nggak mencermati secara detail, misal baju itu Rp 1,7 M untuk apa saja, kita nggak pernah tahu. Setiap tahun kita diukur, kita dapat baju, gitu doang," ujarnya.
Gembong menyebut tahun lalu dirinya mendapatkan setelan jas, pakaian dinas harian, serta baju adat Betawi. Dia mengakui beberapa baju hanya dipakai di acara tertentu saja, namun di tahun berikutnya kembali dapat yang baru, sehingga menurutnya mubazir.
"Misalkan baju Betawi pakai setahun sekali paling. Jadi baju Betawi saya itu setiap tahun dapat. Begitu dapat, pakai, ya sudah. Dapat, pakai, ya sudah. Ya akhirnya jadi numpuk, dikatakan mubazir ya bisa dikatakan mubazir, gitu loh. Bisa dikatakan mubazir karena yang tahun kemarin saja baru dipakai sekali," imbuhnya.
Meski begitu, Gembong menyampaikan anggaran bisa saja di-refocusing. Dengan syarat mendapat persetujuan eksekutif dan legislatif.
"Kalau sudah dijadikan Perda APBD sudah fix. Terkecuali di-refocussing, masih ada pembahasan misalkan dirasa tidak rasional, bisa saja itu dilakukan perubahan atas persetujuan dua pihak, eksekutif dan legislatif, yang di-refocussing untuk anggaran COVID-19 misalnya. Itu kan sudah perda anggaran juga kan, Perda APBD, tapi bisa dialokasikan ke tempat lain," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta. Masing-masing anggota DPRD DKI bakal mendapatkan baju dan atribut senilai Rp 16 juta.
"(Sekitar) Rp 16 juta. Rp 16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/3/2022).
Anggaran itu masuk ke pos anggaran Sekretariat DPRD DKI, tepatnya di subkegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut. Berikut rincian lengkapnya:
1. Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Rp 1,32 miliar)
a. Pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel. Harga per setel Rp 2.498.600 dan pajak Rp 52.970.320. Total anggaran Rp 582.673.520.
- Spesifikasi baju: berbahan wol dengan model PSH, harga sudah termasuk ongkos jahit furing
b. Pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 2.710.200 dan pajak Rp 28.728.120. Total anggaran Rp 316.009.320.
- Spesifikasi baju: berbahan wol
c. Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960.
- Spesifikasi baju: berbahan wol
d. Jasa analisa laboratorium sebanyak tiga sampel. Harga per sampel Rp 396.000 dan pajak Rp 118.800. Total anggaran Rp 1.306.800.
2. Pakaian khas daerah (Rp 423,32 miliar)
a. Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960
- Spesifikasi baju: berbahan wol
