Madrasah Hilang di RUU Sisdiknas, Muhammadiyah: Jangan Sampai ke MK

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Mar 2022 13:43 WIB
Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (19/11/2018).
PP Muhammadiyah (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi soal tak ada penyebutan kata 'madrasah' dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). PP Muhammadiyah mengingatkan jangan sampai UU Sisdiknas nantinya malah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman mengatakan tak disebutkannya kata 'madrasah' dalam draf revisi UU Sisdiknas menunjukkan 2 hal. Yang pertama, sebut Alpha, menunjukkan adanya krisis kompetensi di Kemendikbud Ristek.

"Tidak terdapatnya penyebutan madrasah di dalam naskah RUU Sisdiknas menunjukkan dua hal. Pertama, adanya krisis kompetensi di pihak Kemendikbudristek, dan yang kedua rendahnya sensitivitas kementerian ini terkait pendidikan agama yang merupakan unsur sangat penting dan tidak terpisahkan dalam pendidikan nasional," kata Alpha kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

Muhammadiyah menyayangkan tak disebutkannya kata 'madrasah' dalam draf revisi UU Sisdiknas. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah madrasah di Indonesia mencapai 50 ribu.

"Menurut data pokok pendidikan (Mei 2021), terdapat 276.076 satuan pendidikan sekolah atau madrasah yang terdiri dari 222.147 (80.47 %) sekolah dan 53.929 (19.53 %) madrasah," sebut Aplha.

Alpha menuturkan keberadaan pendidikan madrasah sebetulnya sudah cukup kuat dalam UU Sisdiknas. Di mana, sebut dia, madrasah diklasifikasikan sebagai pendidikan formal. Alpha juga menjelaskan bunyi sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas.

"Misalnya Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Atfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 28 ayat 3). Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 ayat 2). Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan bentuk lain yang sederajat (pasal 18 ayat 3)," papar Alpha.

Lebih jauh Alpha mengatakan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dia melihat pendidikan nasional yang integratif mulai terwujud sejak diberlakukan UU 20/2003 tentang Sisdiknas.

"Dengan tidak disebutkannya madrasah di RUU Sisdiknas, maka ini bertentangan dengan amanah UUD 1945 untuk menuju satu sistem pendidikan nasional. Madrasah tidak bisa diatur dalam peraturan turunan, harus diatur dengan eksplisit dalam UU dalam satu tarikan napas dengan sekolah," tegas Alpha.

PP Muhammadiyah pun mengajukan 2 permintaan kepada DPR sekaligus Kemendikbud Ristek. Untuk DPR, PP Muhammadiyah meminta agar revisi UU Sisdiknas tak dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2022.

"Karena itu Majelis Didkasmen PP Muhammadiyah mendesak agar DPR RI tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022," sebut Alpha.

"Dan meminta Kemendikbud Ristek membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yang akan mendesain sejak awal Peta Jalan, Naskah Akademik dan RUU Sisdknas. Setelah disepakati bersama baru Kemendikbudristek mengajukannya ke DPR," sambung dia.

Khusus untuk Kemendikbud Ristek, PP Muhammadiyah menegaskan Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas harus melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan. Alpha menyebut pelibatan para pemangku kepentingan pendidikan penting dilakukan untuk meminimalisir potensi gugatan uji materi atau judicial review terhadap UU Sisdiknas setelah disahkan.

"Jangan sampai nanti malah UU ini berujung di Mahkamah Konstitusi karena ada pihak-pihak yang tidak terlibat dan kepentingannya tidak terakomodasi. Pendidikan hal penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jangka panjang," pungkasnya.

Simak penjelasan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di halaman berikutnya.