Partai Demokrat (PD) menyoroti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang sempat membunyikan usulan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi tiga periode. Setelah masukan elite ditolak masyarakat, Demokrat menilai upaya pemufakatan jahat kini tengah dibunyikan di jajaran bawah.
"Menanggapi rencana deklarasi usulan Jokowi tiga periode yang akan dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Apdesi, Demokrat menyuarakan keprihatinannya," kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
Herzaky mengatakan elite-elite kini tengah memikirkan cara lain setelah usulan ketum parpol hingga big data Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditolak masyarakat. Dia mengaku kasihan para perangkat desa kini justru didorong untuk menyuarakan hal tersebut.
"Kini, upaya permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan ini kembali diorkestrasi oleh oligarki elite untuk disuarakan seolah-olah aspirasi dari bawah. Beberapa pengurus Asosiasi Kepala Desa dan kepala desa didorong-dorong untuk menyuarakan usulan tiga periode. Kasihan ini kepala desa yang seharusnya fokus pada upaya pembangunan di desanya, malah didorong-dorong untuk masuk ranah politik, apalagi kalau ternyata dibarter dengan pencairan dana untuk desanya. Nanti bisa memicu konflik horizontal di desanya masing-masing," jelasnya.
Tak hanya itu, Herzaky mengaku juga kasihan terhadap Presiden Jokowi jika isu usulan tiga periode ini terus-terusan dibunyikan. Dia beralasan keinginan Jokowi punya legacy demokrasi yang baik di Indonesia justru dirusak oleh jajarannya.
"Kasihan ini Pak Jokowi kalau situasi seperti ini terus terjadi. Harusnya punya legacy yang baik, mewariskan demokrasi yang semakin matang di Indonesia. Tapi, akibat ambisi dan kelakuan segelintir elite di sekelilingnya, malah nantinya bisa dikenang sebagai pemimpin yang membelah negeri ini dengan polarisasi dan konflik horizontal antar-rakyat di tingkat akar rumput. Dianggap merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi demi ambisi segelintir elite," ucapnya.
"Apakah Bapak Presiden Joko Widodo tidak ingin memelihara praktik kenegaraan yang baik seperti halnya tahun 2014, ketika Bapak SBY melakukan transisi kepemimpinan nasional di negeri ini untuk pertama kalinya dengan damai dan mulus? Tolong hentikan upaya-upaya manipulasi suara rakyat seperti ini. Fokus saja pada upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Rakyat banyak yang masih kesulitan akibat pandemi," lanjut dia.
Simak video 'Analisa Lab45: 90% Warganet Tolak 3 Periode':
Simak pernyataan Demokrat selengkapnya di halaman berikutnya.
(maa/gbr)