.webp)
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyarankan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengkaji ulang pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR, yang dianggarkan mencapai Rp 48,7 miliar. Agung beralasan saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi dan tingginya harga minyak goreng.
"Kami akan meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
Meski pengadaan gorden sudah lama direncanakan, Agung menyarankan sebaiknya dicari waktu yang pas supaya masyarakat tidak menganggap anggota Dewan malah menghambur-hamburkan uang di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan. Semua harus lebih transparan terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," tandasnya.
Sekjen DPR Ungkap Alasan Ganti Gorden
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkap kondisi gorden di rumah dinas (rumdin) anggota Dewan. Indra mengaku tidak tega mengungkapkan kondisinya karena sudah seperti kain pel.
"Saya mungkin menegaskan kembali bahwa sebagian besar itu gordennya tidak ada. Sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk, karena sudah tak memadai. Saya nggak tega menyampaikan, itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel," kata Indra kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (28/3).
"Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah, ada yang robek, dan karena untuk gorden tertentu untuk udara lembap nggak tahan dan dibuang. Hanya sebagian kecil masih ada dari kantor dan pengadaan 13 tahun lalu," sambungnya.
Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada 2009.
(rfs/maa)
