Purnawirawan TNI Tersangka Kasus Pengadaan Lahan Perumahan Ditahan Jaksa

ADVERTISEMENT

Purnawirawan TNI Tersangka Kasus Pengadaan Lahan Perumahan Ditahan Jaksa

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 29 Mar 2022 19:03 WIB
Kolonel Czi (Purn) CW AHT ditahan dalam kasus Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020.
Kolonel Czi (Purn) CW AHT ditahan Kejagung (Dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT dalam kasus Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020. Mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) itu ditahan di Rutan Puspomad.

"Tim Penyidik Koneksitas melakukan penahanan terhadap Tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT dalam kasus Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/3/2022).

Tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT ditahan 20 hari ke depan di Rutan Puspomad. Ketut mengatakan tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT ditahan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam kasus ini, tersangka Kolonel Czi (PURN) CW AHT berperan menunjuk tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat, dan Gandus, Palembang, serta menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg tersebut.

"Tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT diduga telah menerima aliran uang dari tersangka KGS MMS," katanya.

Namun, dalam proses pengadaan itu, terjadi sejumlah penyimpangan atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Nagreg, di antaranya pembayaran dilakukan tidak sesuai mekanisme yaitu sesuai dengan progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk. Kedua, pengadaan tanpa kajian teknis, selain itu perolehan hanya 17,8 hektare, namun belum berbentuk Sertifikat Induk.

Selain itu, Kejagung mencatat terdapat kelebihan pembayaran dana legalitas, yaitu Rp 2 miliar untuk 40 hektare bukan 17,8 hektare. Selanjutnya, dalam perjanjian kerja sama tertera Rp 30 miliar, termasuk legalitas di BPN sehingga pengeluaran lagi Rp 2 miliar tidak sah sesuai dengan PKS.

"Penggunaan Rp 700 juta tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD)," katanya.

Selain itu, terjadi penyimpangan atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus, yaitu pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme, yaitu sesuai dengan progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk.

"Pengadaan tanpa kajian teknis, perolehan hanya dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dengan keterangan luas 40 hektare tanpa bukti fisik tanah," katanya.

Serta lahan yang diperoleh nihil (fiktif) dari pembayaran Rp 41,8 miliar. Sementara itu, tersangka KGS MMS tidak membeli kembali SPPHT yang gagal menjadi Hak Guna Garap (HGG)/Sertifikat Induk.

Adapun estimasi kerugian keuangan Negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyidik Koneksitas sebesar Rp 59 miliar.

Tersangka Kolonel Czi (Purn) CW AHT disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tonton juga Video: Korupsi Pengadaan Lahan Rusun di Cengkareng, 2 Orang Jadi Tersangka

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT