.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan aspek keselamatan angkutan jalan secara intensif. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022.
"Pada tahun ini keinginan masyarakat untuk mudik sangat tinggi. Selain kita harus intensif berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 terkait penerapan prokes, juga harus mengintensifkan pengecekan terkait aspek keselamatan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022).
Budi pun menegaskan bahwa pengecekan ramp check terhadap kelaikan angkutan jalan seperti bus harus dilakukan dengan detail dan dilakukan sejak dini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam diskusi dengan Kakorlantas, ramp check khususnya kepada bus pariwisata harus dilakukan. Jangan abai, karena kalau sudah dekat-dekat lebaran kita susah untuk mengontrol. Kita tidak ingin nanti tiba-tiba ada kejadian (kecelakaan)," ujarnya.
Selai melakukan pengecekan terhadap kelaikan kendaraan, tambahnya, pengecekan juga dilakukan terhadap para pengemudinya. Dirinya lantas meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan di daerah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para pengemudi bus di terminal.
"Kita ingin supir diperiksa kesehatannya, apakah ada darah tinggi, atau penyakit lainnya, yang dapat membahayakan keselamatan. Pastikan mereka dalam keadaan sehat, berkendara dengan santun, tidak ugal-ugalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Budi juga memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Darat dalam melaksanakan program kerja di tahun 2022 ini. Arahan tersebut di antaranya yaitu memastikan program yang dijalankan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Kalau bangun terminal atau bus penumpangnya banyak dan tempatnya bersih. Kita ingin angkutan bus makin diminati masyarakat," ungkap Budi.
Selain itu, Budi juga mengingatkan Ditjen Perhubungan Darat untuk meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi jalan dengan moda lainnya seperti kereta api. Budi juga mengingatkan untuk melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak seperti akademisi, daerah, swasta, masyarakat dan unsur terkait lainnya untuk terus meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan jalan.
Terakhir, Budi mengharapkan dibentuknya Badan Layanan Umum pada sejumlah BPTD yang berpotensi agar dapat meningkatkan pelayanannya secara mandiri tanpa harus mengandalkan APBN. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terbatasnya alokasi APBN.
"Lakukan tugas dengan konsisten. Tanpa adanya konsistensi pekerjaan tidak akan terlaksana dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diraih dengan baik dan maksimal," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa Rakornis ini dilakukan sebagai wadah konsolidasi maupun kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang Perhubungan Darat yang lebih baik di pusat maupun daerah.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat bagi seluruh insan transportasi darat mulai dari pembuat kebijakan, pengamat transportasi atau akademisi, operator, asosiasi, hingga para petugas yang melaksanakan kebijakan dan pengawasan di lapangan saling bersinergi menciptakan suasana transportasi darat maupun penyeberangan yang kondusif, aman, nyaman, serta berkeselamatan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, Pejabat Eselon II Ditjen Perhubungan Darat, Kadishub Provinsi, Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia dan Perwakilan dari Polri.
(ega/ega)
