.webp)
Sekjen PAN Eddy Soeparno angkat bicara mengenai anggaran puluhan milar dari DPR RI untuk mengganti gorden hingga aspal di kompleks parlemen. Eddy mengatakan anggaran gorden sebesar Rp 48,7 milar lebih baik digunakan untuk membantu UMKM dan industri lokal yang saat ini sedang bangkit.
"Kalau untuk horden rumah jabatan di Kalibata rasanya belum perlu untuk diganti. Saya kira anggota DPR bisa memahami jika anggaran horden di rumah jabatan Kalibata dialihkan untuk membantu pemulihan ekonomi rakyat," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/3/2022).
Selain anggaran gorden, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini juga menilai urgensi perbaikan aspal area gedung DPR perlu dievaluasi mengingat besarnya biaya yang mencapai Rp 11 miliar. Eddy mengusulkan hal itu ditunda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rasanya di saat-saat pemulihan dari pandemi menuju endemi ini saya dan teman-teman lainnya di DPR juga sepakat agar kita menunda pengeluaran untuk hal-hal yang belum esensial," ujarnya.
Sebelumnya, DPR RI menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk membeli gorden. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru mendengar informasi ini. Dia memastikan usulan ini tidak datang dari anggota Dewan.
Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR RI, diakses detikcom. Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.
Tender saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Ada 49 peserta tender yang telah terdaftar.
Penjelasan Setjen DPR
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan kondisi gorden di rumah dinas (rumdin) anggota Dewan. Indra mengaku tidak tega mengungkapkan kondisinya karena sudah seperti kain pel.
"Saya mungkin menegaskan kembali bahwa sebagian besar itu gordennya tidak ada. Sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk, karena sudah tak memadai. Saya nggak tega menyampaikan, itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel," kata Indra kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (28/3/2022).
"Jadi sebagian gorden sana sudah hilang dan nggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah ada yang robek, dan karena untuk gorden tertentu untuk udara lembab nggak tahan dan dibuang. Hanya sebagian kecil masih ada dari kantor dan pengadaan 13 tahun lalu," sambungnya.
Lebih lanjut, Indra menjelaskan pengajuan gorden dilakukan dengan mekanisme lelang secara terbuka. Indra juga menegaskan tidak ada penyelewengan saat proses lelang. Lelang dilakukan secara prosedural.
"Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKS-nya," tutur Indra.
"Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media, bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada 'hengki pengki'. Nggak ada 'hengki pengki', nggak ada urusan gitu ya," tambahnya.
Simak Video 'Pro Kontra Biaya Rp 48 M untuk Gorden Rumah Dinas Anggota DPR':
