PPP Tolak Anggaran Gorden Rumah Jabatan DPR Rp 48,7 M: Tidak Urgen!

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 29 Mar 2022 07:38 WIB
Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) keberatan atas penganggaran Rp 48,7 miliar untuk gorden di rumah jabatan anggota dewan. Dia menilai kondisi gorden di rumah jabatan anggota Dewan saat ini masih layak pakai.

"Ya kami sebenarnya, lebih baik anggaran Rp 90 juta itu untuk hal lainlah, soal gorden rumah itu kan tidak urgen. Karena apa? Gorden rumah itu yang ada hari ini memang masih bisa digunakan layak pakai," ujar Awiek kepada wartawan, Senin (28/3/2022).

Dia mengaku saat ini juga menempati rumah jabatan anggota dewan. Menurutnya, meski sudah lama, gorden tersebut masih layak dan berfungsi sebagaimana mestinya.

"Tidak semua rumah ditepati oleh anggota, kalau saya sendiri menempati rumah yang memang gordennya sudah lama, tapi menurut saya itu cukup. Tujuannya gorden itu apa, kan hanya menutupi pandangan dari luar," kata Awiek.

Dia tak mempermasalahkan bila pembelian gorden menggunakan kocek masing-masing anggota dewan. Menurutnya, tidak tepat jika anggaran negara dihabiskan hingga Rp 48,7 miliar untuk gorden di rumah dinas.

"Kalau lihat gordennya di tempat saya masih layak pakai itu, yang dilihat tampilanya itu bukan gorden rumah, kalau di rumah pribadi ya silakanlah, mau yang harga Rp 100 juta atau Rp 200 juta, ini kan gordennya menggunakan anggaran negara, saya kira nggak paslah ya," sambungnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI ini juga menilai terjadi beberapa kerusakan pada cantolan dan gagang gorden. Namun, menurutnya, tidak perlu ada penggantian seluruh gorden.

"Kalaupun rusak itu ya paling cantolannya itu, gagangnya, itu aja kalau mau diganti, kalau kondisi gordennya kan yang penting gorden itu nggak tembus pandang dari luar, itu aja," tuturnya.

Awiek menyebut penganggaran di Kesekjenan terkadang dibuat tanpa sepengetahuan anggota dan membuat anggota DPR lain menjadi sasaran cemooh (bully). Menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan guna kepentingan masyarakat menjelang Ramadan.

"Memang kadang penganggaran di Kesekjenan itu tampa sepengetahuan anggota, sehingga menyebabkan anggota yang di-bully, kalau kami lebih baik itu ditunda ajalah diganti anggaran yang lain untuk yang lebih bermanfaat," kata Awiek.

"Misalkan diberikan sembako untuk warga masyarakat yang tidak mampu, misalkan Rp 90 juta, dialokasikan kepada anggota DPR untuk membeli minyak goreng murah untuk masyarakat, kan lebih bermanfaat karena ini menjelang bulan Ramadan. Karena kita tahu harga minyak goreng masih tinggi sekali," tuturnya.

Simak Video 'Pro Kontra Biaya Rp 48 M untuk Gorden Rumah Dinas Anggota DPR':






(dwia/jbr)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork