Komisi X DPR Dapat Info Draf Revisi UU Sisdiknas Bocor: Frasa Madrasah Hilang

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Mar 2022 17:32 WIB
gedung DPR MPR
Gedung Nusantara atau gedung kura-kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. detikcom)
Jakarta -

Komisi X DPR RI mendapatkan informasi soal draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bocor ke publik. Dalam draf UU Sisdiknas yang bocor, tak tercantum frasa 'madrasah' sebagai jenis-jenis pendidikan di Indonesia.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkonfirmasi soal isu draf revisi UU Sisdiknas bocor. Huda awalnya mengungkap bahwa kegiatan Komisi X menerima audiensi yang diinisiasi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) pekan lalu.

"Yang pertama, kami hampir 3 bulan ini mendapatkan surat yang masuk di Komisi X, baik yang sifatnya protes, menolak, meminta tunda, terkait revisi UU Sisdiknas ini dan lain-lain. Terus permintaan audiensi," kata Huda saat dimintai konfirmasi, Senin (28/3/2022).

"Nah, terakhir kami menerima audiensi yang diprakarsai oleh APPI. Hadir semua, dari PGRI, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan seterusnya. Terus kemudian ada yang dari stakeholder pendidikan, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, dan seterusnya. Mereka mempertanyakan semua menyangkut soal draf revisi UU Sisdiknas," imbuhnya.

Huda mengungkapkan dalam audiensi pekan lalu ada salah seorang pimpinan stakeholder pendidikan mengadukan soal cara Kemendikbud melibatkan mereka dalam merancang draf revisi UU Sisdiknas. Mereka juga menanyakan soal isu penghilangan frasa 'madrasah'.

"Mereka menyampaikan hanya 5 menit dimintai, via zoom. Itu pengakuan Ketua Umum PGRI, Prof Uni, dan seterusnya," ungkapnya.

"Jadi, ketika mereka datang ke Komisi X dan kami terima, 'apakah betul ada penghilangan terhadap frasa madrasah dan seterusnya?' Kami nggak bisa jawab karena memang drafnya belum sampai dan semua masih pada level pembahasan di pihak pemerintah," papar Huda menjelaskan.

Menurut Huda, ada 2 usulan dari APPI terkait revisi UU Sisdiknas. Salah satunya, meminta agar penyerahan draf revisi UU Sisdiknas ke DPR ditunda dan dibahas kembali.

"Karena itu, mereka meminta supaya draf itu lebih utuh sebelum nanti disampaikan ke DPR. Mereka meminta, aspirasi mereka, supaya pemerintah membikin kelompok kerja nasional yang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menggodok bersama-sama draf revisi UU Sisdiknas sebelum diberikan pada tahapan berikutnya, yaitu dibahas di DPR," papar pimpinan Komisi X Fraksi PKB itu.

Lihat juga video 'Diwarnai Penolakan PKS, Revisi UU PPP Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR':

[Gambas:Video 20detik]



Soal penghilangan frasa 'madrasah' ada di halaman berikutnya.