8 Tersangka Kerangkeng Bupati Langkat Tak Ditahan, LBH Medan: Tidak Fair!

ADVERTISEMENT

8 Tersangka Kerangkeng Bupati Langkat Tak Ditahan, LBH Medan: Tidak Fair!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Mar 2022 14:36 WIB
Polda Sumatera Utara (Polda Sumut)/ Arfa-detikcom
Polda Sumatera Utara (detikcom)
Medan -

Delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin tidak ditahan dengan alasan kooperatif saat diperiksa. LBH Medan mengkritik Polda Sumut atas keputusan itu.

"Keputusan Polda yang tidak menahan itu tentu menimbulkan tanya dan kecurigaan," kata pengacara publik LBH Medan, Maswan Tambak, kepada wartawan, Senin (28/3/2022).

Maswan mengatakan menahan atau tidak menahan tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan kewenangan Polda Sumut. Dia mengatakan para tersangka itu layak untuk ditahan jika melihat pasal yang disangkakan ke mereka.

"Menahan atau tidak itu kewenangan kepolisian dengan melihat ketentuan hukum tentunya. Seseorang bisa tidak ditahan apabila memang pasal yang disangkakan memungkinkan untuk seseorang ditahan. Kemudian ada alasan subjektif dari kepolisian, yaitu tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana dan tidak menghilangkan bukti. Melihat dari pasal yang disangkakan, tentu para tersangka itu sangat layak ditahan," ujar Maswan.

"Melihat alasan subjektif itu, tentu kepolisian yang bisa menilai. Tapi ketika pasal yang disangkakan itu tentang TPPO maka seharusnya kepolisian menjadikan alasan subjektif itu sebagai dasar menguatkan untuk menahan bukan malah alasan untuk tidak menahan," tambah Maswan.

Maswan menyebut Polda Sumut tidak adil dalam penegakan hukum. Maswan menilai Polda Sumut mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Poldasu tidak fair (adil) dalam penegakan hukum di sini. Kita pasti tahu banyaklah kalau banyak tersangka yang kasusnya jauh lebih ringan dari kasus ini dan tersangka ditahan. Oleh karena itu, kalau polda tidak menahan, berarti polda tidak fair dan partisan terhadap tersangka dan itu mencederai rasa adil bagi keluarga korban dan tidak memberi kepastian hukum serta tidak menunjukkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat," ujar Maswan.

"Ada indikasi Polda bermain dalam kasus ini. Kita kemarin dampingi kasus sembilan orang buruh yang dituduh menggelapkan produk perusahaan, dan itu ditahan oleh polda dan sekarang lagi di adili di PN Pakam cabang Labuhan Deli. Artinya ada diskriminasi hukum oleh polda," ujar Maswan.

Selanjutnya, Maswan juga berbicara soal bantahan Polda Sumut terkait adanya oknum polisi yang terlibat di kerangkeng manusia. Dia menyebut tak mungkin Komnas HAM menyampaikan ke publik jika tak ada temuan awal.

"Mengenai keterlibatan oknum polisi itu, kalau polda bantah tentu semakin menimbulkan tanya. Kan nggak mungkin juga Komnas HAM asal sampaikan ke publik kalau tidak ada temuan awal. Sebaiknya terbuka saja, atau kalau memang ternyata oknum tersebut tidak terlibat ya disampaikan juga," sebut Maswan.

Simak juga video 'Sederet Hal Sadis dari Temuan LPSK di Kerangkeng Bupati Langkat':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT