Tidak Ada Provinsi di Indonesia Bebas HIV/AIDS!

Jakarta - Perkembangan penyakit HIV/AIDS di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Bahkan pada satu tahun terakhir memperlihatkan peningkatan cukup tajam. Tidak satu pun dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia yang terbebas dari penyakit HIV/AIDS. "Pemerintah akan terus mengintensifkan segala upaya dalam rangka penanggulangan penyakit HIV/AIDS, termasuk melalui strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS," ujar Menko Kesra Aburizal Bakrie di Kantor Menko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (22/5/2006).Pada Juni 2005 tercatat 7.090 kasus dan meningkat menjadi 9.565 kasus pada Desember 2005. Pada 31 Maret 2006, data Kantor Menko Kesra mencatat 10.156 kasus yang terdiri 4.333 kasus HIV dan 5.823 kasus AIDS. Dari kasus tersebut, sebanyak 50,1% diantaranya ditularkan melalui jarum suntik. Lebih dari separuh usia penderita dan pengidap berkisar antara 20-29 tahun.Sementara itu, dari 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jaya berada di urutan paling atas bila dilihat dari jumlah penderita HIV/AIDS. Selanjutnya Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Jawa tengah."Secara nasional, rate kumulatif kasus AIDS secara nasional per 31 Maret 2006 adalah 2,90 per seratus ribu penduduk," papar Ical yang juga menjabat Ketua Komite Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Nasional.Menyinggung penyebaran HIV/AIDS di Papua, Ical mengemukakan kasus HIV/AIDS di provinsi paling timur ini sudah mengkhawatirkan dan memiliki kekhususan. Pengidap HIV/AIDS pada balita di Papua menunjukkan peningkatan. Di Papua, 98 persen pengidap tertular melalui hubungan seksual. "Proporsi HIV/AIDS pada perempuan di Papua justru berada pada angka cukup besar, yakni 48,5 persen," tambahnya.Ical menambahkan, pendidikan dalam keluarga tentang pengetahuan HIV/AIDS dapat memutus mata rantai penularan. Pendidikan juga berdampak positif bagi penyembuhan orang dengan HIV/AIDS tanpa harus mengalami diskriminasi. Menko Kesra juga meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung anggaran khusus melalui APBD. "Kepala daerah diminta segera melakukan langkah penanggulangan konkrit melibatkan masyarakat dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)," tegasnya. (fay/)