Sekjen DPR Bantah Ada Penyimpangan Renovasi Rumah Dinasnya

Jakarta - Sekjen DPR Faisal Djamal membantah adanya penyimpangan anggaran negara dalam renovasi rumah dinasnya di Jalan Lapangan Tembak, kawasan Senayan, Jakarta. Menurut Faisal, perbaikan rumah dinasnya itu sudah sesuai dengan prosedur dan penganggarannya."Kalau ada kelebihan pembayaran Rp 1 miliar itu tidak benar. Darimana buktinya? Buktikan dulu, datanya mana," kata Faisal kepada detikcom di kantornya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2006).Menurutnya dia, pernyataan itu tidak mencerminkan kondisi riil yang ada, karena dalam pengakuannya, renovasi dilakukan sesederhana mungkin. "Mebelnya hanya saya ganti joknya saja. Tidak ada itu," tambah Faisal.Saat ditanya anggaran untuk renovasi, Faisal mengatakan tidak sampai Rp 500 juta. Bahkan ada beberapa peralatan yang dibiayai sendiri.Faisal mengaku menempati rumah itu pada Desember 2005 sesaat setelah dirinya diangkat menjadi Sekjen DPR. Rumah itu belum direnovasi sejak dibangun pada 1990.Apakah akan menggugat anggota Komisi III yang menunduhnya, Faisal mengatakan tidak akan melakukan hal itu. Namun dia meminta agar setiap pernyataan yang dikeluarkan berdasarkan bukti sehingga tidak menimbulkan fitnah.Sebelumnya Jampidsus Herdarman Supandji diminta menyelidiki temuan BPK mengenai rumah jabatan Sekjen DPR. Pengadaan rumah itu diduga telah merugikan negara miliaran rupiah.Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III dari FPDIP Yassona Laoly saat diberi kesempatan bertanya dalam raker antara Komisi III dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Gedung DPR pada Senin 22 Mei 2006.Dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2005, kata Yassona, terdapat kelebihan pembayaran yang merugikan negara, antara lain Rp 1,3 miliar, yaitu untuk pengadaan mebel, rumah jabatan, fan, dan blower di rumah jabatan Sekjen DPR. (san/)