ADVERTISEMENT

Sesuai Arahan Jokowi, DKI Targetkan Belanja Dalam Negeri Tahun 2022 Rp 5,1 T

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 25 Mar 2022 12:54 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta berencana membelanjakan produk dalam negeri hingga Rp 5,182 triliun dalam APBD 2022. Pemprov DKI mengklaim angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

"Sesuai arahan pemerintah pusat melalui program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp 5,182 triliun pada APBD tahun anggaran 2022. Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori pemerintah provinsi di seluruh Indonesia," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo melalui rilis tertulis, Jumat (25/3/2022).

Komitmen ini telah disampaikan dalam pelaksanaan business matching pengadaan produk dalam negeri yang digelar pada 22-24 Maret lalu di Nusa Dua, Bali. Business matching ini, kata dia, diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi UMKM serta koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 10,1 triliun," jelasnya.

Di samping itu, Elisabeth menyampaikan pihaknya membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Nantinya, tim ini bakal mensosialisasikan sekaligus mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Elisabeth juga menambahkan, sejak 2020 Pemprov DKI mewajibkan perangkat daerah dan BUMD membelanjakan makan-minum melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order.

"Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para kepala perangkat daerah dan KPI dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk," tandasnya.

Elisabeth memandang upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, tetapi juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri. Dengan begitu, dia percaya budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.


Jokowi Kesal Anggaran Dipakai Beli Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah betul gara-gara instansi pemerintah banyak membeli barang-barang impor. Seharusnya anggaran digunakan untuk membeli barang dalam negeri. Dia menyebut bodoh sekali jika langkah itu tidak dilakukan.

"Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun, daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," ucap Jokowi dalam pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).

Dia juga menyinggung soal anggaran yang dimiliki BUMN. Dia mengatakan besarnya anggaran yang ada untuk pengadaan bisa menggerakkan ekonomi nasional jika dibelanjakan untuk produk dalam negeri.

"BUMN jangan lupa, saya detailkan lagi. Rp 420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali. Nggak pernah kita lihat dan kita ini kalau digunakan, kita nggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja, itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen, 1,5 sampai 1,7 BUMN-nya 0,4. Nah ini kan 2 persen lebih. Nggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor," ucapnya.

Jokowi mengatakan harusnya instansi pemerintah hingga BUMN konsisten membeli barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Dia pun heran mengapa hal tersebut tidak dilakukan.

"Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Ndak, ndak bisa," ujarnya.

(taa/yld)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT