Jurus KLHK Selamatkan Alam Indonesia Lewat Transformasi Digital

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 25 Mar 2022 11:40 WIB
Foto: Dok. KLHK
Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat serangkaian transformasi digital dalam pembangunan kehutanan. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan inovasi kehutanan 4.0 dilakukan untuk memitigasi perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi hijau.

Hal itu disampaikan Bambang saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional 'Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 untuk Ekonomi Hijau dan Penyelamatan Bumi' di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis, (24/3).

"Ketika kita berbicara transformasi digital, membutuhkan itikad kuat menuju Indonesia maju, tanpa itu kita akan sulit mencapainya. Forum ini memberikan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa komitmen KLHK tentunya dengan kementerian/lembaga lain dalam siap untuk bertransformasi," kata Bambang dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Ia menambahkan sejauh ini KLHK telah mengembangkan sistem pelayanan informasi berbasis aplikasi digital, di antaranya Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online (SIMPONI) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu telah dirilis kebijakan Multi Usaha Kehutanan, serta penerapan beberapa kegiatan usaha dalam satu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Pemerintahan digital, kata Bambang, merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan seluruh potensi sumber daya alamnya, manusia dan segenap aset di dalamnya. Hal ini bertujuan mengurangi kerusakan hutan dan ekosistemnya yang berdampak pada penyelamatan bumi, berkelanjutan produksi dan konsumsi yang bersumber dari hutan maupun usaha kehutanan.

Langkah maju dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, lanjut Bambang, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri LHK No. 98 tahun 2022 tentang FOLU Net Sink 2030, sebagai tindak lanjut Perpres No. 98 tahun 2021. Selain itu, dokumen NDC yang telah diupdate (updated NDC) dan dokumen LTS - LCCR 2050 yang tengah dijalankan.

"Strategi ke depan adalah komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045, Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, sehingga kita dapat selamat dari krisis iklim dan lolos dari perangkap negara berpendapatan kelas menengah (middle income trap)," tutur Bambang.

Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) Boen Poernama mengatakan pemerintah dan masyarakat Indonesia harus siap dan bergerak maju dalam menghadapi transformasi digital dan revolusi industri 4.0 yang terjadi, agar tidak tertinggal dengan yang lain.

"Revolusi teknologi ini tidak menunggu kita, jadi kita harus melakukan persiapan secara paralel sekaligus pemanfaatannya," cetus Boen.

Boen mengatakan guna mendukung transformasi digital di bidang kehutanan, perlu disiapkan pula sumber daya manusia dengan transformasi persepsi dan nilai-nilai guna mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya hutan di masa depan, serta menjadi aktor pembangunan yang mendukung akselerasi inovasi kehutanan 4.0.

"Digitalisasi akan terjadi mega disrupsi yang berdampak positif maupun negatif pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Oleh karena itu transformasi digital kehutanan 4.0 harus diarahkan mendukung ekonomi hijau, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat, ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan dan inklusif secara sosial sebagai antitesa model pembangunan konvensional yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam," ujar Boen.




(akd/ega)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork