Wapres Bikin Blunder Soal Proteksi Pejabat

Jakarta - Rencana proteksi pejabat publik yang salah membuat kebijakan dinilai sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Wapres Jusuf Kalla dianggap bikin blunder."Itu sangat berbahaya, Wapres harus lebih hati-hati dalam menyampaikan statemennya ke publik. Karena statemen itu bisa menimbulkan guncangan-guncangan," cetus Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2006).Menurut politisi asal PAN ini, pemberian proteksi terhadap pejabat publik yang salah dalam membuat kebijakan, bukanlah solusi untuk penegakan hukum. Rencana ini justru merupakan blunder terhadap semangat penegakan hukum di pemerintahan SBY-JK."Pemberian proteksi bukan jalan keluar. Kalau tidak ingin salah ya harus hati-hati dalam membuat kebijakan," ujarnya.Menurut Mulfachri, seharusnya pemerintah memperbaiki sistem pembuatan kebijakan agar tidak terjadi kesalahan. "Pembuatan proteksi hanya akan melukai rasa keadilan," tandasnya.Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Minggu 21 Mei dalam acara Raker Partai Golkar di Hotel Mercure Ancol menyatakan, pemerintah akan mengeluarkan proteksi bagi pejabat publik. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak langsung ditangkap atas kebijakan yang dikeluarkan karena tuduhan yang tidak-tidak.Menurut Kalla, jika pejabat publik melakukan kesalahan kebijakan, seharusnya dibawa ke PTUN. Dan sanksi bagi pejabat itu adalah teguran sampai pemecatan. Rencananya kebijakan itu akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan ini. (ndr/)