Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan task force (gugus tugas) konflik Ukraina-Rusia yang dibentuk oleh Inter Parliamentary Union (IPU) merupakan inisiasi dari Indonesia. Task force ini mendorong terciptanya solusi damai atas konflik kedua negara itu.
Pembentukan task force tersebut merupakan salah satu amanat dari resolusi konflik Rusia-Ukraina. Hal itu disampaikan Puan dalam penutupan 144th Assembly of the IPU di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis 24 Maret 2022 ini.
"Emergency item telah menyepakati dokumen yang menggarisbawahi peran dialog dan diplomasi parlemen. Kita menyerukan mediasi dan penyelesaian perang di Ukraina," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan menyebut Indonesia telah memainkan peranan penting dalam penyusunan resolusi ini. Tergabung dalam drafting committee yang menyusun resolusi emergency item.
"Indonesia sejak awal telah menekankan pentingnya peran sentral IPU dalam mencari solusi isu Ukraina secara berimbang dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional, integritas dan kedaulatan wilayah," tuturnya.
Indonesia pun mendorong agar solusi penghentian konflik Ukraina - Rusia dengan mengedepankan dialog atau diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan menjamin jalur aman bagi para pengungsi yang meninggalkan Ukraina.
"Indonesia juga telah berhasil meyakinkan IPU untuk menyepakati pembentukan Task Force untuk mendorong terciptanya solusi damai atas konflik Ukraina-Rusia," ungkap Puan.
"Sebagai pertemuan yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia, tentu pembahasan dalam Majelis IPU mencerminkan situasi global tersebut," tambahnya.
Selain resolusi konflik Ukraina-Rusia, Majelis IPU ke-144 juga menghasilkan Deklarasi Nusa Dua sebagai upaya antisipasi perubahan iklim yang menjadi tema pertemuan dalam agenda forum parlemen internasional itu. Deklarasi Nusa Dua mencerminkan upaya mobilisasi aksi parlemen, untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"DPR RI akan memastikan komitmen ini tidak akan berakhir menjadi hanya sebatas dokumen. DPR RI berkomitmen untuk memastikan dukungan nyata mengatasi perubahan iklim di Indonesia dan dunia," tegas Puan.
Selain itu, IPU ke-144 pun menyepakati resolusi yang menekankan pada pentingnya memelihara perdamaian. Indonesia mengusulkan pengakuan isu keamanan global yang semakin kompleks dan penekanan peran parlemen dalam proses perdamaian berhasil diadopsi.
"IPU juga menyepakati resolusi teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung hak untuk pendidikan, khususnya dalam segala tantangan selama pandemi. Delegasi Indonesia menyuarakan pentingnya segera menutup digital divide, dan menjaga pengetahuan adat," paparnya.
Majelis IPU ke-144 pun membuahkan beberapa hasil kesepakatan terhadap isu-isu global lainnya. Seperti mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan.
"Terkait pandemi, Majelis IPU ke-144 juga membahas isu ketahanan kesehatan publik dan kesiapan negara untuk menghadapi pandemi masa depan," terang Puan.
Kesepakatan lain adalah dorongan peran parlemen dalam memperjuangkan hak anak. Khususnya pengawasan dan penganggaran legislasi yang menjamin hak anak.
"Kita juga telah membahas peran kunci parlemen dalam memperkuat legislasi guna pemberantasan korupsi. Majelis IPU ke-144 juga membahas mengenai nuklir dan dampak ledakan nuklir memberi dan jangka panjang, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi lingkungan," urainya.
Lebih lanjut, Puan menekankan IPU bisa menjadi solusi permasalahan-permasalahan global. Menjadi jembatan untuk memfasilitasi dialog bagi masalah-masalah di dunia.
"Saya dapat menyampaikan bahwa Majelis IPU-144 telah berhasil melakukan hal tersebut," tuturnya.
Indonesia telah berpartisipasi secara aktif pada penyelenggaraan IPU ke-144. Tidak saja sebagai host namun memainkan peran kepemimpinan pada penyelenggaran IPU ke-144.
"Saya sendiri bertindak sebagai Presiden Assembly, yang merupakan organ tertinggi IPU. Saya tentu berkonsultasi dengan executive committee dalam memimpin IPU ke-144 ini. Rekan-rekan lain juga dibagi tugasnya dan telah aktif memegang beberapa posisi pada pertemuan ini," ucapnya.
Puan menilai penyelenggaraan IPU di Bali menjadi wujud nyata peran DPR RI meningkatkan kerja sama antar parlemen dari seluruh dunia. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat berkontribusi pada terwujudnya dunia yang lebih aman, adil dan sejahtera.
(akn/ega)