Delegasi G20 EDM-CSWG Dukung Komitmen Global Atasi Masalah Lingkungan

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi menyebut para delegasi G20 mendukung elemen diskusi dalam Plenary G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (1st EDM-CSWG). Hal ini diungkapkannya dalam penutupan acara yang dilangsungkan di Yogyakarta pada Rabu (23/3).

Hasil pertemuan tersebut merupakan sinyal positif dalam proses penyusunan communiqué G20 tingkat menteri bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim berkelanjutan. Laksmi juga menyebut bahwa peserta G20 berharap agar communiqué yang disepakati nanti memiliki pesan kuat mengajak masyarakat global untuk turut melaksanakan agenda terkait penanganan masalah lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

"Negara-negara G20 juga menyarankan dan berharap di dalam komunike tersebut nanti dapat memberikan pesan yang kuat tidak hanya kepada G20, tetapi juga kepada dunia, bahwa forum G20 secara serius, secara bersama-sama tetap berkomitmen dan memimpin pelaksanaan agenda-agenda lingkungan hidup dan perubahan iklim global yang telah ada," ujar Laksmi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Adapun komitmen yang dimaksud yakni agenda menangani marine plastic litter, isu pengelolaan air, dan pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca lewat target yang lebih ambisius. Hal ini sebagaimana yang dibahas pada COP 26 UNFCCC di Glasgow tahun lalu.

"Jadi semua berharap proses pembentukan communiqué selanjutnya pada pertemuan EDM-CSWG kedua dan ketiga berjalan dengan baik, dan pada puncaknya di tingkat menteri bisa menghasilkan dokumen communiqué yang kuat dan juga mempunyai rencana aksi yang bisa diimplementasikan," tutur Laksmi.

Nantinya, communiqué tingkat menteri akan menjadi masukan bagi penyusunan deklarasi para pemimpin G20 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada November 2022.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengatakan adanya respons positif dari para delegasi G20 EDM dan organisasi internasional terkait hasil dari dialog di acara 1st EDM-CSWG itu.

"Alhamdulillah isu prioritas dan sub prioritas yang kita sampaikan mendapat dukungan dari negara-negara anggota termasuk negara yang diundang dan organisasi internasional yang hadir di pertemuan ini baik secara langsung maupun virtual," ungkap Sigit.

Dalam dialog EDM itu, Sigit menyebut ada tujuh isu prioritas yang dibahas. Adapun isu tersebut di antaranya land degradation (kerusakan lahan), biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), marine litter (sampah di laut), water (pengelolaan air), sustainable consumption and resources efficiency (konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya), sustainable finance (keuangan berkelanjutan), serta marine protection (perlindungan laut).

"Yang sudah diselesaikan dengan mencari masukan dari negara anggota G20 EDM adalah 6 (enam) isu, kemudian untuk satu, yaitu sustainable consumption and resources efficiency dilaksanakan nanti di bulan Juni di pertemuan kedua," jelasnya.

Lebih lanjut, Sigit juga menjelaskan hasil dialog dari ketujuh isu tersebut. Terkait land degradation, Sigit menyebut para delegasi meminta untuk mempertahankan framework yang ada termasuk mendukung upaya Indonesia dalam merehabilitasi mangrove dan lahan gambut secara besar-besaran.

Dalam isu biodiversity loss, para delegasi juga mendukung implementasi dari post 2020 tentang kerangka keanekaragaman hayati global. Sigit juga mengatakan para delegasi sepakat mendukung penanganan marine litter, salah satunya dalam proses mengurangi plastik yang terbuang ke laut.

Terkait isu water, para delegasi juga sepakat untuk tidak hanya difokuskan pada pengelolaan air saja tetapi harus dilanjutkan dengan pendekatan perbaikan lingkungan. Seperti pendekatan nature based solutions dan ecosystem based approach.

"Pendekatan-pendekatan itu dipandang memiliki potensi yang sangat besar karena investasinya yang tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat setempat," jelas Sigit.

Terakhir, Sigit juga menyampaikan terkait isu sustainable finance, para delegasi meminta adanya ukuran dan target yang jelas dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan begitu, kebutuhan terkait pendanaan maupun formatnya dapat dibentuk dengan jelas.

Para delegasi juga mendorong untuk dikembangkan bentuk pelaporan yang transparan dan adanya keterlibatan dari sektor swasta.