PKB: Kenaikan Harga Minyak Mentah Jangan Sampai Membebani Masyarakat

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Rabu, 23 Mar 2022 15:09 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar
Foto: Dok. PKB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti gejolak harga minyak dunia imbas adanya perang Rusia-Ukraina. Ia lantas meminta pemerintah menjamin stok dan distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut.

"Ya ini saya kira harus serius ditangani pemerintah, terutama Pertamina. Kenaikan harga minyak mentah jangan sampai membebani masyarakat, harus dijaga betul stok yang ada dan distribusinya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Dia juga menyoroti ketimpangan arus kas Pertamina akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, manajemen Pertamina perlu menyusun regulasi yang tepat agar tidak terlalu bergantung pada impor. Apalagi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir akumulasi piutang Pertamina mencapai lebih dari Rp 100 triliun.

Dia mengatakan dengan kenaikan harga minyak saat ini, Pertamina terpukul dua kali. Pertama, terkena biaya dana (cost of money) karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian BBM berasal dari pinjaman. Kedua, terkena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu (time value of money/TVM). Untuk TVM saja, biayanya mencapai US$ 1 miliar.

"Pertamina saya harap tetap committed untuk memberikan keandalan yang optimal. Saya yakin Pertamina bisa, tinggal bagaimana implementasinya dan tentu saja dorongan dari stakeholder agar semua stabil," tegas Gus Muhaimin.

Keponakan Gus Dur ini menegaskan Pertamina harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia, meski harga minyak mentah dunia melonjak menjadi di atas US$ 100 per barel, jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 yang hanya US$ 63 per barel.

"Caranya bagaimana? Ya tidak bisa Pertamina berjalan sendiri, perlu ada kesadaran juga dari kita semua untuk tidak menggunakan BBM subsidi kecuali yang berhak, misalnya. Ini kudu berjalan beriringan dengan sosialisasi dan komitmen Pertamina untuk memastikan stok (BBM) aman, distribusinya lancar," tuturnya.

Dijelaskannya, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

Simak Video 'Mendag: Mudah-mudahan Harga Minyak Goreng Semakin Turun':

[Gambas:Video 20detik]



(akd/ega)