.webp)
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menegaskan pihaknya tunduk kepada keputusan Ketua Umum Megawati menghadapi wacana penundaan pemilu 2024. Menurutnya, Megawati memerintahkan seluruh kader tak berbicara soal isu penundaan pemilu yang masih terus bergulir.
Selain Megawati, kata dia, isu tersebut ditangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantaran yang memunculkan isu tersebut adalah sosok yang berada di jajaran ketua umum partai politik.
Sekadar diketahui, ketiga ketua umum yang dimaksud adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sudah level para ketua umum maka Ibu perintahkan kepada kita para jajaran PDIP bahwa itu, sudahlah soal itu di tangan Ibu Ketua Umum dan sekjen. Jadi, yang lain kasarnya ndak usah komentar," kata Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).
Sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, dia menekankan hanya akan berbicara soal strategi dalam memenangkan pemilu berikutnya. "Bambang Pacul selaku ketua pemenangan pemilu itu sifatnya adalah membantu ketua umum di dalam memenangkan pemilu. Hal-hal kebijakan utamanya ada di tangan ketua umum," ucapnya.
Diketahui, usulan penundaan pemilu bermunculan dari sejumlah pihak. Terakhir datang dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim mempunyai big data suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda.
Menanggapi itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan klaim Luhut yang menyiratkan mendukung usulan penundaan pemilu. Hasto kembali menegaskan Presiden Joko Widodo menolak usulan tersebut.
"Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu, kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (14/3) lalu.
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga membalas klaim big data oleh Luhut. Puan mengklaim PDI Perjuangan (PDIP) mempunyai big data sendiri, tak termasuk dengan yang disebut Luhut.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan. Itu saja," kata Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
"Dan data kami partai politik, big data juga," lanjutnya.
(fca/dwia)
