Legislator PKB Minta Polri Usut Aliran Dana Binomo: Sikat Sampai Akar!

ADVERTISEMENT

Legislator PKB Minta Polri Usut Aliran Dana Binomo: Sikat Sampai Akar!

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 20 Mar 2022 11:16 WIB
Rano Al Fath
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Rano Al Fath. (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga penerima dana Binomo berlokasi di kepulauan Karibia. Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Rano Al Fath meminta Polri menanggapi serius aliran dana pemilik platform Binomo dari hasil temuan PPATK tersebut.

Rano menyebut temuan PPATK itu menjadi petunjuk awal untuk membongkar semua entitas dan oknum di balik platform Binomo. Dia meminta Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk menindaklanjuti temuan itu.

"Temuan PPATK ini sangat menarik dan ini menjadi temuan yang sangat bagus sebagai petunjuk bahwa oknum-oknum seperti Indra Kenz, Dony Salmanan itu sebenarnya hanyalah pucuk dari gunung es yang mana di balik itu semua ada entitas yang lebih besar lagi dan patut untuk dibongkar," kata Rano Alfath kepada wartawan, Minggu (20/3/2022).

"Temuan ini harus ditanggapi dengan sangat serius oleh Polri khususnya Bareskrim dan Divhubinter Polri agar segera dilakukan koordinasi dengan Interpol," lanjut dia.

Rano mendukung proses hukum yang terus berjalan terhadap kasus Binomo. Dia menyoroti para korban Binomo yang terkena scam dari situs judi berkedok trading tersebut.

"Kita dukung proses hukum ini sampai terang benderang karena Binomo ini luar biasa dari tahun 2014 sampai sekarang belum pernah terendus maupun diproses hukum siapa pemiliknya, meskipun sudah dijegal berkali-kali masuk domain Indonesia. Korbannya pun bukan hanya di Indonesia, tapi banyak korban-korban penipuan binary option yang kena scam dari situs judi berkedok trading ini," ujarnya.

Politikus PKB itu menilai pelacakan aliran dana Binomo itu dapat dilakukan Polri melalui mekanisme police to police dan mutual legal assistance (MLA). Sebagai informasi, MLA merupakan kesepakatan antara dua atau lebih negara bertujuan mengumpulkan dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum publik atau pidana.

"Untuk pelacakan dalang itu sendiri bisa lewat mekanisme police to police. Selain itu mungkin juga bisa bangun mekanisme MLA (mutual legal assistance) yang merupakan hal krusial dalam upaya mengejar alat bukti dari hasil kejahatan," kata Rano.

Dia menyebut pihaknya mempercayakan Bareskrim Polri, khususnya Dirtipideksus dan Dirtipidsiber, dalam mengusut tuntas kasus Binomo sampai ke akar. "Dan ekstradisi yang juga penting untuk mengejar orang yang bertanggungjawab atas ini semua. Sampai saat ini kita juga belum tahu apakah pemilik Binomo itu adalah perorangan atau korporasi. Kita percayakan Bareskrim khususnya Dirtipideksus dan Dirtipidsiber supaya jangan tanggunglah, sikat sekalian sampai akar-akarnya," katanya.

Simak Video 'Korban Indra Kenz Sambangi Mabes Polri untuk Berikan Tambahan Bukti':

[Gambas:Video 20detik]



(fca/zak)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT