.webp)
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik usulan penundaan pemilu 2024 yang belakangan santer jadi perbincangan. Fadli Zon menganalogikan usulan penundaan pemilu bak pepesan kosong.
"Sebenarnya itu (penundan pemilu) pepesan kosong, menurut saya, ya," kata Fadli Zon seusai menghadiri forum ASEAN +3 Meeting dalam rangkaian acara Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Minggu (20/3/2022).
Dia menilai usulan penundaan pemilu tak mempengaruhi perubahan Undang-undang Pemilu yang sudah ditetapkan. Dia juga meminta KPU dan Bawaslu dapat lebih fokus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, selama isu tidak menyentuh pada perubahan aturan. Undang-undang itu sudah menyebutkan jadwal pemilu secara tegas, 14 Februari 2024. Saya kira harusnya penyelenggara berkonsentrasi persiapan untuk menyukseskan sesuai dengan jadwal," ujar Fadli.
Gerindra Tolak Usulan Pemilu Ditunda
Untuk diketahui, wacana penundaan pemilu berawal digaungkan oleh PKB kemudian diikuti oleh Golkar dan PAN ternyata tidak diamini oleh partai lain. Sebanyak enam partai di Senayan tegas menolak wacana tersebut termasuk Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan partainya taat terhadap konstitusi. "Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono kepada wartawan, Rabu (2/3) lalu.
Sugiono mengatakan Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, kata dia, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik.
Menurut dia, tanggapan rakyat secara umum juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan pemilu tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.
"Sementara pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
"Pada waktunya, Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal, baik di eksekutif maupun legislatif," sambung Sugiono.
Simak Video 'Kritik dan Sangsi Soal Big Data 'Tunda Pemilu' Punya Luhut':
