Tak Ada Maaf untuk Soeharto Tanpa Proses Hukum
Sabtu, 20 Mei 2006 15:58 WIB
Jakarta - Bangsa Indonesia merupakan bangsa pemaaf dan bukan bangsa pendendam. Meski begitu, rakyat Indonesia tidak bisa begitu saja memaafkan Soeharto tanpa proses hukum. "Bila Pak Harto dimaafkan tanpa proses hukum, itu berarti ada orang yang berdiri di atas hukum. Nanti ada petinggi negara bisa diampuni tanpa proses hukum," kata mantan Ketua MPR Amien Rais seusai memimpin acara Sarasehan 20 Mei di Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2006). Di sisi lain, Amien menyatakan, sosok Soeharto merupakan sosok anak bangsa yang bermula sebagai pemimpin yang jujur dan sederhana. Namun, karena dielu-elukan oleh DPR, media massa, dan cendekiawan, akhirnya Soeharto lupa dan khilaf, sehingga menjadi diktator. "Jadi, sebenarnya kita tidak bisa menimpakan semua kesalahan di pundak Soeharto saja," ujar Amien. Di tempat yang sama, budayawan Emha Ainun Najib menjelaskan pada tahun 1999, dirinya pernah menggulirkan permintaan agar Soeharto bertaubat di masjid Baiturrahman DPR. Saat bertaubat itulah Soeharto akan diminta berjanji tidak akan lagi mencampuri soal Pemilu, mengembalikan harta kepada rakyat, dan siap diadili. "Tapi, ide tersebut tidak direspons oleh sejumlah kalangan dan banyak dikritik. Padahal, waktu itu Soeharto sudah siap walaupun ada proses hukum terhadap dia," kata Emha. Saat ini, justru proses hukum kepada Soeharto sudah terlambat, karena secara medis Soeharto sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dimintai keterangan. "Kalau sekarang aneh, jusrru berteriak di saat kondisi medisnya tidak mampu," ujar Emha. Lebih lanjut, Emha menilai setelah rezim Soeharto ambruk, tidak ada pemerintah yang secara sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk mengadili Soeharto, mulai dari Habibie, Gus Dur, Mega hingga SBY. "Kegagalan pengadilan Soeharto ini melibatkan TNI, Golkar, dan birokrasi. Jadi, tidak pernah ada kegiatan untuk megadili, karena secara sistem semuanya terlibat," kata pimpinan Kiai Kanjeng ini. Sementara Kwik Kian Gie menyatakan, sisi positif Soeharto adalah adanya pembangunan yang nyata. Sayangnya, hal ini dibarengi dengan pembagian ekonomi yang tidak adil. "Akibatnya hanya nol koma nol sekian persen yang bisa menikmati pembangunan di masa Soeharto," kata Kwik. Sisi lain positif Pak Harto adalah ketegasan sikap. Sisi negatifnya, kata Kwik, Soeharto mempercayakan segala kebijakan ekonominya kepada tim yang tidak mengerti dan tidak tahu menahu. "Dan kesalahan yang paling fatal dari Soeharto adalah anak-anaknya yang tumbuh dewasa terlibat dalam KKN yang luar biasa," ujar dia.
(asy/)











































