KPU Izinkan Jajaran Hadiri Rakor Kemenko Polhukam soal Isu Pemunduran Pemilu

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 18 Mar 2022 15:36 WIB
Ilham Saputra
Ilham Saputra (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ke KPU Balikpapan terkait rapat koordinasi isu pemunduran pemilu serentak dan isu calon penjabat kepala daerah beredar. KPU RI mempersilakan KPU kabupaten/kota untuk menghadiri undangan.

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya telah menanyakan maksud dan tujuan pembahasan isu pemunduran pemilu serentak ke Menko Polhukam Mahfud Md. Ilham menyebut Mahfud menjelaskan bahwa isu penundaan pemilu dan pilkada serentak bukan urusan pemerintah. Oleh sebab itu, Ilham menyebut mempersilakan jajarannya hadir.

"Oleh karenanya, silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir," ujar Ilham saat dihubungi, Jumat (18/3/2022).

Kehadiran KPU disebut dapat sekaligus menegaskan komitmen untuk tetap melaksanakan pemilu dan pilkada sesuai jadwal serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," kata Ilham.

Sebelumnya diketahui, dalam dokumen yang beredar, undangan tersebut memakai kop Kemenko Polhukam. Surat ini ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, serta Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan untuk menjadi narasumber.

Acara yang diselenggarakan, seperti dalam surat undangan yang beredar, yakni rapat koordinasi terkait isu pemunduran Pemilu Serentak 2024 dan isu calon penjabat (pj) kepala daerah. Acara dituliskan akan berlangsung pada 21 Maret 2022 di salah satu hotel di Balikpapan. Surat undangan ini dikeluarkan pada 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.

Menanggapi hal ini, Mahfud mengatakan acara tersebut dilakukan untuk menjawab isu penundaan pemilu yang beredar serta untuk memastikan isu tersebut tidak mempengaruhi persiapan tahapan pemilu dan pilkada.

"Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud saat dimintai konfirmasi, Jumat (18/3).

Mahfud mengatakan pemerintah tetap berpegang pada konstitusi terkait jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Mahfud juga menegaskan isu penundaan pemilu merupakan isu politik di luar agenda tugas pemerintah.

"Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak," kata Mahfud.

"Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," imbuhnya.

(dwia/gbr)