Kasus Korupsi Pabrik Krakatau Steel Naik Penyidikan

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 16 Mar 2022 17:59 WIB
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (Dok. Kejagung)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penyelidikan kasus proyek pembangunan pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel (Persero) menjadi penyidikan. Namun belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

"Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan pabrik blast furnace di PT Krakatau Steel Persero," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/3/2022).

Dalam kasus ini, sebanyak 78 orang saksi dan 3 orang ahli telah diperiksa. Penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait kasus tersebut. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Kita sudah ratusan dokumen sudah dilakukan penyitaan. Namun perkara ini baru hari ini dilakukan ekspose, dan baru hari ini juga perkara ini dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan umum. Jadi belum ditentukan tersangkanya," imbuhnya.

Kasus ini bermula ketika pada 2011-2019, PT Krakatau Steel (Persero) membangun pabrik blast furnace (BFC) bahan bakar Batubara adalah untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang Lebih murah, karena dengan menggunakan bahan bakar gas biaya produksi lebih mahal.

Selanjutnya, pada 31 Maret 2011 dilakukan lelang pengadaan pembangunan pabrik blast furnace (BFC) yang dimenangkan oleh Konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering. Sumber Pendanaan Pembangunan Pabrik Blast Furnace awalnya dibiayai bank ECA/Export Credit Agency dari China namun dalam pelaksanaannya ECA dari China tidak menyetujui pembiayaan proyek dimaksud karena EBITDA (kinerja keuangan perusahaan) PT KS tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, pihak PT KS mengajukan pinjaman ke Sindikasi Bank BRI, MANDIRI, BNI, OCBC, ICBC, CIMB Bank, dan LPEI.

Nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp 6.921.409.421.190. Pembayaran yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 5.351.089.465.278 dengan rincian Porsi Luar Negeri: Rp 3.534.011.770.896 dan Porsi Lokal Rp 1.817.072.694.382.

Dalam perjalanannya, pekerjaan pembangunan pabrik itu dihentikan pada 19 Desember 2019 karena pekerjaan belum 100%. Setelah dilakukan uji coba operasi, biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar.

"Bahwa pekerjaan belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi/mangkrak. Bahwa PT Krakatau Steel melakukan pembangunan pabrik Blast Furnace dengan tujuan untuk peningkatan produksi baja nasional, proyek tersebut dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2015 dan dilakukan beberapa kali adendum sampai dengan tahun 2019. Dilakukan pemberhentian di tahun 2019 karena biaya produksi lebih tinggi dari harga slab di pasar," papar Ketut.

Dalam kasus ini, terindikasi adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(yld/dhn)