.webp)
Angka stunting di Kabupaten Pidie, Aceh, tinggi dan masuk kategori merah dengan prevalensi di atas 30 persen. Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud menyebut tingginya angka stunting di daerah tersebut dipengaruhi faktor lingkungan.
Fadhlullah mengatakan angka stunting di Pidie awalnya sempat mendekati 50 persen secara prevalensi. Namun setelah dilakukan beberapa langkah penanganan, angkanya turun di bawah 40 persen.
Langkah penanganan dimaksud antara lain mewajibkan dana desa mempunyai slot untuk penanganan stunting, menghidupkan Posyandu dan lainnya. Selain itu, Pemkab Pidie bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala dan Universitas Hasanuddin Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadhlullah menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting, antara lain asupan gizi dan lingkungan. Menurutnya, sanitasi di Pidie masih bermasalah.
"Kita masih banyak kampung kumuh, daerah yang kumuh, masih belum terbebas WC cemplung, WC terbang. Makanya kita betul-betul gerakan penanganan stunting ini harus berbarengan dengan penanganan untuk menjadikan Pidie tanpa daerah kumuh," kata Fadhlullah kepada detikcom, Rabu (16/3/2022).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pidie bakal menangani masalah desa kumuh. Dia berharap Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat membantu penanganan tersebut.
"Pembangunan lingkungan itu yang paling penting. Kalau kumuhnya tertangani, itu besar sekali pengaruhnya terhadap penurunan angka stunting," ujarnya.
"Faktor lingkungan sangat berpengaruh, paling besar pengaruh asupan gizi, nomor duanya langsung lingkungan," terang Fadhlullah.
Sebelumnya, berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, 13 wilayah di Aceh berkategori merah karena memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen. Daerah tersebut antara lain Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Besar, serta Aceh Tamiang.
"Pidie nyaris menyentuh dua kali angka prevalensi yang ditolerir Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 39,3 persen," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani kepada wartawan.
Tiga daerah lain disebut memiliki prevalensi di atas 40 persen, yakni Gayo Lues, Kota Subulussalam, dan Bener Meriah. Untuk Gayo Lues, prevalensinya adalah 42,9 persen sehingga berada di urutan ketujuh tingkat nasional.
Lihat juga video 'Ditjen Fakir Miskin Dihapus, Risma: Kalau Tak Berprestasi Ya Dikurangi':
