Pajak Kendaraan Naik, Tapi Jalan dan Fasilitas Publik Hancur

Jakarta - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) naik tiap tahun. Tapi, anehnya kenaikan pembayaran pajak ini tidak dibarengi dengan perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya. Banyak jalan yang berlubang, sehingga membuat kendaraan cepat rusak. Widjaja, warga asal Muara Karang, Jakarta Utara, dalam e-mailnya kepada detikcom, Jumat (19/5/2006), mengaku siap membayar pajak bila memang harus naik. Tapi, syaratnya ya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan publik. "Kenaikan pajak sebesar apa pun (asal jelas) bisa kita coba untuk menerima, apabila dibarengi dengan pelayanan publik yang setara dengan yang dibayar. Tapi jika tidak dibarengi, maka kenaikan pajak sama seperti layaknya pemeras," tulis Widjaja. Widjaja juga mempertanyakan mengenai banyak hal tentang pajak ini. Pertama, hasil penerimaan pajak mobil khususnya PKB yang ada di STNK apakah disalurkan ke instansi terkait misalnya gaji aparat polisi dan perbaikan jalan. Atau ke mana? Kedua, khusus 'perbaikan jalan' beberapa bulan lalu (sekitar Januari-Febuari), ada yang mengatakan dana perbaikan jalan akan turun bulan April. Saat ini sudah hampir memasuki Juni, jalan-jalan masih rusak. Ke mana dananya? Ketiga, jika pemilik mobil (tax payer) dikenakan pajak tinggi, tapi mobilnya cepat rusak karena jalan tidak diperbaiki, apakah pemilik bisa menuntut pemerintah - dalam hal ini instansi penerima pajak - untuk membayar ganti rugi kerusakan? Menurut Widjaja, perbaikan jalan ini penting, karena akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap penghematan BBM yang dicanangkan pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan pembaca detikcom lainnya, Andre. "Pengenaan pajak yang tinggi terhadap mobil tidak sebanding dengan pelayanan publik oleh polisi. Jalanan macet, tidak pernah ada polisi yang terlibat, polisi lebih senang menjaga orang yang 'terjebak' 3 in 1 (three in one) dan main tilang semaunya," katanya.Renfro juga mengeluhkan hal yang sama. "Jalan masih bolong-bolong, lampu jalan masih pada mati, marka jalan juga tidak ada, tapi pajak tetep dinaikin, masuk kantong pejabatnya. Mending saya tinggal di Republik BBM, Presiden Taufik dan Wakil Kelik lebih manusiawi kepada rakyatnya!" tulis Renfro. Ramos MS dalam e-mailnya juga mempermasalahkan mengenai kenaikan PKB dengan minimnya perbaikan fasilitas publik. Ada beberapa hal yang membuat bingung Ramos terkait kenaikan PKB ini. Pertama, apa dasarnya pajak kendaraan dinaikkan. Kalau mau fair, sarana jalan saja yang ada, sama sekali tidak ada perbaikan. Tidak ada feed back dari kenaikan pajak tersebut. Kalau pun ada perbaikan, itu sifatnya hanya formalitas saja. Ini bisa dilihat dibanyak bagian Jakarta. Kedua, tidak adanya keseragaman persentase kenaikan pajak. Ini juga ketentuannya bagaimana? Ketentuan-ketentuannya apa saja? Jangan membingungkan masyarakat. "Saya kira YLKI bisa jeli dan menanggapi hal-hal seperti ini," harap Ramos. (asy/)