AHY Sindir Klaim Big Data Rakyat Ingin Tunda Pemilu: Manipulasi!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi klaim soal 'big data' rakyat ingin pemilu 2024 ditunda. AHY menyebut ada pemufakatan jahat yang ingin melanggengkan kekuasaan.

"Rencana penundaan garis miring pembatalan Pemilu 2024. kita melihat bahwa ini permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara katanya ini keinginan rakyat," kata AHY dalam sambutannya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, (15/3/2022).

Pasalnya, menurut survei yang dipaparkan AHY, sebanyak 62,3% menyatakan tidak sepakat pemilu ditunda. Menurutnya, alasan pandemi COVID-19 dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa dijadikan alasan untuk menyimpulkan rakyat mau pemilu ditunda.

"Dari survei 62,3 persen tidak setuju penundaan pemilu, cuma 10,3 persen yang setuju itu pun mungkin dibayar. Apa pun alasannya 70-an sekian persen tidak setuju, jadi rakyat yang mana. Big data katanya banyak sekali di jagat maya," papar AHY.

Lebih lanjut, dia meminta suara rakyat jangan dimanipulasi.

"Artinya sekali lagi rakyat yang mana, jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat, memanipulasi data dan informasi jangan mempermainkan suara rakyat," ungkap AHY.

Sebelumnya diberitakan, Luhut berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengklaim punya big data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.