AHY lantas menyinggung kondisi sebelum reformasi di mana terjadi praktik-praktik KKN imbas kekuasaan yang terlalu lama. Menurutnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden akan menyengsarakan rakyat.
"Alasannya, sebelum reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," kata AHY.
"Semua itu menyengsarakan rakyat, dan menghadirkan rasa ketidakadilan. Ditambah dengan krisis moneter yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi nasional ketika itu. Rakyat yang susah dan tertindas selalu melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan. Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun takhta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri akan hancur dan mundur ke belakang," sambung AHY.
Atas dasar itu lah, AHY menginstruksikan kepada jajarannya di Fraksi Partai Demokrat Komisi II DPR untuk segera membahas dan mengesahkan anggaran pemilu demi mencegah penundaan pemilu. Dia menyebut wacana tersebut permufakatan jahat.
"Saya mengatakan bahwa upaya tersebut sebagai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi. Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Presiden tiga periode? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Presiden seumur hidup? Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi. Mari kita semua waspada, dan berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat kita, serta menjaga kelangsungan demokrasi dan masa depan bangsa, dari permufakatan jahat tersebut. Jika yang baik diam, maka sama saja kita membiarkan negara ini masuk ke dalam jurang kehancuran," kata AHY.
(maa/gbr)
