SBY Membingungkan Soal Soeharto

Jakarta - Penanganan kasus mantan Presiden Soeharto yang dilakukan pemerintah membingungkan masyarakat. Pemerintah seperti terpecah belah karena masing-masing pejabat negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda.Demikian penilaian mantan Presiden Gus Dur sebelum mengikuti peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang digelar Paguyuban Nusantara Bangkit Bersatu (NBB), di Tugu Tani, Jakarta, Jumat (19/5/2006)."Jadi saya melihat ini seperti membingungkan orang. Pemerintahannya mana ini? Ini pemerintahan SBY atau lainnya? Jaksa Agung punya urusan sendiri, polisi sendiri, belum usulan Jusuf Kalla tentang Soeharto," kritik Gus Dur.Gus Dur meminta pemerintah tetap melanjutkan proses hukum Soeharto. Penguasa Orde Baru itu harus diperiksa dalam kondisi apa pun karena negara Indonesia negara berkedaulatan hukum. "Beliau (Soeharto) harus diperiksa walau dalam kondisi apa pun," tandas Gus Dur.Namun Gus Dur mengingatkan agar penanganan kasus besar itu memperhatikan perkembangan yang terjadi. Bisa saja setelah dilakukan pengadilan dan Soeharto dinyatakan bersalah kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan mengampuni terdakwa korupsi Rp 1,7 miliar itu."Kalau nantinya Soeharto dinyatakan salah, hukumannya dijalankan atau tidak, bisa dibuat rekonsiliasi. Namun harus ada keputusan soal itu terlebih dulu," demikian Gus Dur. (iy/)