.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemilihan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah berdasarkan berbagai kajian hingga dipilih Kalimantan. Sebab, menurut Jokowi, presiden sebelumnya telah berupaya memindahkan ibu kota ke daerah lain.
"Ini kan sebenarnya sudah proses yang panjang, gagasan untuk memindahkan ibu kota ini sudah pernah diputuskan oleh Bung Karno di tahun kira-kira 1957, tapi karena pergolakan, akhirnya nggak jadi. Saat Presiden Soeharto juga sama, ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat, tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98. Zaman presiden berikutnya, Presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," kata Jokowi, dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Akhirnya pada 2014, Jokowi meminta kepada Menteri Bappenas untuk melakukan kajian pemindahan ibu kota. Setelah itu, ditemukan beberapa lokasi hingga diciutkan menjadi tiga lokasi sehingga diputuskan di Kalimantan Timur. Sebab, berdasarkan kajian, Kalimantan Timur berada di tengah-tengah Indonesia dan adanya ketersediaan lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga, dari beberapa lokasi, banyak lokasi, kemudian diciutkan akhirnya menjadi tiga, kemudian diputuskan di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan di Kutai Kartanegara ini karena memang ini adalah titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, dan selatan, tengahnya di sini, tapi juga karena banyak alasan, karena juga tersedianya lahan yang ada di sini," ujarnya.
Kemudian pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan. Sebab, Indonesia memiliki 17 ribu pulau, tetapi 156 juta populasi Indonesia berada di Pulau Jawa. Selain itu, PDB ekonomi atau perputaran ekonomi 58 persennya berada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, sehingga menurutnya harus ada magnet baru agar ada pemerataan pembangunan di seluruh negeri.
"Kemudian juga PDB ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Artinya apa, magnet ada di Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain sehingga, dari 17 ribu pulau, semuanya tidak menuju ke Jawa, ke Jawa, sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta, tidak semakin parah," katanya.
Jokowi mengatakan anggaran pembangunan IKN Nusantara sekitar Rp 466 triliun. Nantinya sekitar 19-20 persen berasal dari APBN, sedangkan sisanya bisa berasal dari beragam skema, seperti investasi sektor swasta, BUMN, dan lainnya.
"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang-lebih 19-20 persen itu berasal dari APBN, dan sisanya bisa berasal dari PPP, berasal dari KPBU, berasal bisa dari murni investasi sektor swasta, bisa juga dari BUMN, bisa juga menerbitkan obligasi publik, semua bisa di lakukan. Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," katanya.
Simak Video 'Penjelasan Jokowi soal Istana Negara Dibangun di Ketinggian 80 Mdpl di IKN':
