.webp)
Kritik dari politikus parpol
Kritik datang dari politikus partai non-koalisi pemerintah. PKS menilai hal itu hanya klaim sepihak.
"Saya tidak tahu big data yang dimaksud oleh Pak Luhut ya. Tapi bisa saja itu klaim sepihak dari data yang beliau miliki," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (11/3).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kholid menilai apa yang diklaim Luhut tidak jelas sumbernya, berbeda dengan hasil survei yang menyatakan mayoritas publik tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode. Dia menganggap apa yang diklaim Luhut hanya untuk menjustifikasi penundaan pemilu.
"Sumbernya juga tidak jelas. Metodologinya tidak jelas. Seperti apa. Yang jelas hasil survei dari beberapa lembaga survei menyatakan mayoritas rakyat tidak setuju dengan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Jadi klaim big data itu hanya cara pemerintah menjustifikasi penundaan pemilu saja," ujarnya.
 Juru Bicara PKS Muhammad Kholid (Dwi Andayani/detikcom) |
Dari Partai Demokrat, ada Kamhar Lakumani yang mengkritik Luhut. Dia menilai pengguliran wacana penundaan pemilu dan semacamnya adalah wacana yang menjerumuskan Presiden Jokowi ke dalam sudut inkonstitusional.
Kamhar mengatakan big data yang diklaim Luhut jauh berbeda dengan hasil berbagai survei. Data itu pun pernah diungkap Ketum PKB Muhaimin Iskandar, tapi dipertanyakan kebenarannya. Untuk itu, dia meminta Luhut tak mengulang data tersebut.
"Argumentasi big data yang disampaikan LBP ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin, yang kemudian direspons kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit, yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut, apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu. Jadi sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang," ujar Kamhar.
 Kamhar Lakumani (Dokumentasi pribadi) |
Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti juga mengkritik. Dia menilai Luhut telah membuat klaim berlebihan soal 110 juta netizen mendukung Pemilu 2024 ditunda.
"Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia, yaitu Instagram, YouTube, dan TikTok, tidak sampai 1 juta orang," ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/3).
Selanjutnya, dari pakar medsos:
