.webp)
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki big data ratusan juta netizen mendukung pemilu 2024 ditunda. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan isu penundaan pemilu masih belum selesai di tingkat pemerintah.
"Bahwa di sisi pemerintah sendiri pernyataan Pak Luhut itu mengindikasikan bahwa isu ini ditingkat pemerintahan belum selesai dan masih ada usaha-usaha atau operasi politik yang dilakukan untuk mendorong penundaan. Harusnya kalau isu itu sudah selesai itu di lingkaran pemerintahan, nggak ada lagi yang bicara soal itu," kata Arya kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).
Arya mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan pernyataan yang jelas tidak bersedia memperpanjang masa jabatan. Menurutnya, publik perlu mendapatkan jaminan berupa pernyataan jelas tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi saya kira pertama beliau langsung memberikan pernyataan publik untuk memberikan jaminan bahwa pemerintah mungkin pak Jokowinya itu sepakat untuk tetap melaksanakan pemilu 2024 dan tidak bersedia memperpanjang masa jabatan artinya taat konstitusi," ujarnya.
"Kenapa pernyataan itu penting, supaya memberikan jaminan politik bagi publik. Untuk memberikan jaminan itu beliau perlu menegaskan posisi beliau terhadap posisi beliau itu," lanjutnya.
Lebih lanjut menurut Arya, Jokowi juga bisa menegaskan kepada partai koalisi terkait sikap politiknya. Selain itu, Jokowi juga dinilai bisa megakhiri wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan meminta ortai politik setop mengusulkan wacana tersebut.
"Saya kira Pak Jokowi bisa menegaskan ke partai-partai koalisi itu, posisi politik beliau itu seperti apa. Dan meminta partai-partai menyetop atau mengakhiri usaha-usaha untuk penundaan atau perpanjangan," imbuhnya.
Baca klaim Luhut soal big data netizen pro penundaan pemilu di halaman berikut
Simak Video 'PKB Harap Big Data Luhut Yakinkan Publik Pentingnya Tunda Pemilu':
Klaim Luhut
Seperti diketahui Luhut bicara soal big data tersebut di acara kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3) kemarin. Kata Luhut, dia punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.
