KSAD Minta Pengamanan Pos Perbatasan Ditingkatkan

Jakarta - Wilayah Indonesia sering kecolongan kasus illegal logging, illegal mining dan illegal fishing. KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso meminta jajarannya untuk meningkatkan pos pengamanan di perbatasan darat dan pulau terluar bersama instansi terkait lainnya.Menurut KSAD, seperti rilis Dinas Penerangan AD yang diterima detikcom, Kamis (18/5/2006), tindakan illegal logging, illegal mining dan fishing ini telah merugikan negara. Menurutnya, hal ini harus ditindak dengan tegas dengan melibatkan instansi lain yang menangani kegiatan ilegal tersebut."Kodam VI/Tanjungpura dan jajarannya harus meningkatkan pos-pos pengamanan di perbatasan baik darat maupun laut. Tindakan ilegal ini menuntut pelibatan Kodam untuk melakukan tindakan yang tegas ke dalam dan ke luar membantu aparat terkait yang menangani itu," jelas KSAD.Hal itu sampaikannya saat memimpin serah terima jabatan Pangdam VI/Tanjungpura, dari Mayjen TNI Erwin Sujono ke Mayjen TNI GR Situmeang di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/5/2006).Menurut dia, Kodam VI/Tanjungpura memiliki wilayah tanggung jawab daratan yang sangat luas dengan potensi alam yang besar. Selain itu juga memiliki objek vital yang sangta penting.Untuk itu, KSAD mengatakan, perbatasan darat dengan negara tetangga dan terdapatnya pulau terluar harus diamankan dan dijaga dari kemungkinan klaim sepihak. "Pengalaman pahit hilangnya bagian wilayah kedaulatan NKRI di wilayah Kodam VI/Tanjungpura ini, jangan pernah terulang lagi," tegasnya.Ditambahkan KSAD, proses pembangunan sosial ekonomi di daerah Kalimantan perlu dipacu selaras dengan kondisi kemajuan sosial ekonomi negara tetangga. "Bila tidak, niscaya terjadi gejala osmosis yang tidak menguntungkan," demikian KSAD. (asy/)