.webp)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pernah menyatakan setuju atas usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal.
Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.
"Pilpres itu ada syaratnya, pertama menurut Undang-Undang Dasar, dipilih sekali, baru diperpanjang sekali, jadi dua kali. Kalau mau ditambah, artinya harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Ini yang konstitusional," kata Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain amandemen, Zulhas mengatakan penundaan itu bisa dilakukan melalui dekrit. Ada juga mekanisme lain, yaitu konsensus.
"Ada cara lain, tapi tidak konstitusional, namanya dekrit. Ada cara lagi yang lain, ini kata Yusril, ini saya kutip Yusril karena saya tidak ahli sekali. Satu lagi namanya konsensus," sebutnya.
Zulhas mengatakan konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Dia mencontohkan Muktamar PBNU dan Muktamar Muhammadiyah yang disepakati untuk ditunda karena situasi pandemi virus Corona.
"Apa itu konsensus? Saya beri contoh, NU itu waktu muktamar harusnya tahun lalu, jadi bulan Desember, ditunda. Muhammadiyah muktamar harusnya 2020, jadinya 2022 nanti bulan November, ditunda," ucapnya.
Zulhas mengatakan NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) juga memiliki undang-undang yang disebut anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Dalam AD/ART itu dijelaskan pengurusan hanya lima tahun, namun ditunda karena kesepakatan.
"Karena AD/ART-nya itu kan dia hanya boleh lima tahun, tapi diperpanjang, lebih. Itu sewarna, NU sewarna, Muhammadiyah satu warna," ujarnya.
