.webp)
Terlepas dari operasi pasar yang dilakukan sejak awal tahun 2022, krisis minyak goreng masih melanda Indonesia hingga saat ini. Dalam berbagai kesempatan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan minyak goreng melimpah di pasaran, tapi faktanya minyak goreng masih sulit didapat meski beberapa tersedia dengan harga yang relatif mahal dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.
Keluhan inilah yang didengar oleh Anggota DPR RI M. Sarmuji dalam kunjungan reses ke Daerah Pemilihan VI Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Ia menerima keluhan dari masyarakat perihal langkanya minyak goreng hingga harga yang masih mahal.
"Indonesia salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi mengalami krisis minyak goreng yang berlangsung berbulan-bulan. Ibaratnya kita ini ayam yang mati di lumbung padi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada masa reses ini saya coba sendiri cek ke pasar dan warga, saya menerima banyak keluhan dari masyarakat perihal langkanya minyak goreng di pasaran, jika pun ada harganya melampaui HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah," sambungnya.
Ia pun menyoroti kinerja Mendag yang dinilai masih belum terlihat dalam menangani krisis minyak goreng. Terakhir, lanjutnya, Mendag menyatakan terjadi kebocoran minyak goreng dan penumpukan pasokan di distributor.
"Sudah hampir empat bulan kita mengalami krisis minyak goreng. Terakhir Menteri Perdagangan malah menyampaikan bahwa langkanya minyak goreng disebabkan adanya pihak-pihak yang menyelundupkan ke luar negeri. Jika statemen ini keluar di awal krisis, kita masih memaklumi, tetapi krisis sudah berlangsung selama empat bulan tiba-tiba keluar statemen tersebut. Selama ini apa kerjanya Mendag?" tandasnya.
Sarmuji mengatakan Lutfi layak untuk di-reshuffle dan digantikan oleh menteri yang paham dengan kebijakan Jokowi serta memiliki kinerja yang cepat dan tepat.
"Melihat dinamika yang ada di masyarakat, krisis minyak goreng yang belum ada solusi rasa-rasanya cukup rasional jika Menteri Perdagangan di reshuffle, walaupun hal tersebut sepenuhnya prerogratif Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memerlukan sosok pembantu yang memiliki kesepahaman dengan kebijakan, bukan malah berjalan sendiri seolah bukan pembantu presiden," pungkasnya.
(fhs/ega)
