.webp)
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR masa sidang III 2021-2022. Formappi menyoroti fenomena 'wabah' pengusiran DPR terhadap mitra kerja di ruang rapat.
"Sekalipun Peraturan DPR No 1/2015 tentang Kode Etik telah mengatur tentang bagaimana seharusnya setiap anggota DPR berperilaku dalam rapat-rapat dengan mitra kerjanya, selama masa sidang III 2021-2022 telah terjadi semacam 'wabah' pengusiran mitra kerja dari ruang rapat," kata Bidang Pengawasan Formappi, Y Taryono, Jumat (11/3/2022).
Dia mencatat setidaknya ada tiga kali pengusiran terhadap mitra kerja DPR yang terjadi selama rapat. Pengusiran terjadi di tiga komisi DPR berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengusir Komnas Perempuan karena datang terlambat. Kedua, Sekjen Kementerian Sosial Harry Hikmat diusir dari ruang Raker Komisi VIII. Ketiga Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim diusir oleh sejumlah anggota Komisi VII DPR dari ruang rapat," bebernya.
Selain itu, Taryono menyoroti Komisi III asal Fraksi PDIP Arteria Dahlan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kajati Jabar yang berbicara menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Ia menjelaskan bahwa tindakan DPR seperti tersebut mencerminkan sifat arogan.
"Sikap-sikap komisi yang sering melakukan pengusiran terhadap mitra kerjanya akhir-akhir ini justru menggambarkan sosok DPR yang keras tapi arogan ketimbang tegas tapi elegan," ucapnya.
DPR Dinilai Rugi Usir Mitra dari Rapat
Taryono memperingatkan tindakan pengusiran tersebut dapat merugikan DPR. Pasalnya, DPR tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan dari mitra kerjanya.
"Akibat pengusiran itu, DPR pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan dengan diundangnya mitra kerja tersebut. Persoalan yang dianggap tidak jelas tetap menjadi masalah yang gelap, tidak ditemukan kebenaran atau persoalan yang sebenarnya. Keadaan ini tentu berimbas pada semakin buruknya kinerja DPR itu sendiri," tuturnya.
Selain itu, ia menyayangkan kejadian tersebut dipertontonkan oleh DPR ke masyarakat. Hal tersebut dapat memperburuk citra dan kehormatan DPR.
"Perilaku-perilaku arogan yang dipertontonkan secara 'telanjang' kepada rakyat yang diwakili tersebut justru merendahkan citra dan kehormatan DPR serta mencederai profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas pengawasan," ucapnya.
(jbr/jbr)
