ADVERTISEMENT

Ombudsman Minta BPJS Kesehatan Tak Buru-buru Jadi Prasyarat Layanan Publik

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 11 Mar 2022 15:47 WIB
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan pembatalan kenaikan iuran tersebut menuai beragam respon dari masyarakat.
Kantor BPJS Kesehatan (Wisma Putra/detikcom)

"Maka memang apa yang kita lihat hari ini, tentu masih kita bersyukur banyak melihat capaian itu sudah cukup optimal, tapi masih jauh dari target yang ada, karena hari ini baru di angka 86 persen. Tentu 86 persen ini menuju ke 98 kita membutuhkan terobosan-terobosan, tidak hanya langkah-langkah yang biasa," tambahnya.

BPJS Jadi Syarat Naik Haji-Bikin SIM

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini meminta kementerian/lembaga hingga kepala daerah menjaring masyarakat untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Dikutip detikcom dari aturan tersebut, Minggu (20/2), salah satunya, Jokowi meminta Menteri Agama mensyaratkan calon jemaah umrah dan haji khusus sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

"Mensyaratkan calon jemaah umrah dan jemaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian bunyi aturan tersebut.

Bukan hanya calon jemaahnya, Menteri Agama juga diminta mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan haji dan umrah khusus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Termasuk kepada peserta hingga tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 2022 diteken Jokowi pada 6 Januari 2022. Aturan ini juga menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk jual-beli tanah.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual-beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tuturnya.

Disebutkan, inpres tersebut untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.

Selain itu, kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus surat izin mengemudi (SIM). Dalam inpres tersebut, Kapolri diminta melakukan penyempurnaan regulasi guna memastikan pemohon SIM, surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.

"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tulis aturan tersebut.


(azh/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT