Kinerja Ekonomi Hambat Demokrasi

Jakarta - Prospek konsolidasi demokrasi di Indonesia terancam. Penyebabnya? Kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi masih lambat. Loh!Demikian disampaikan oleh Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani dalam acara refleksi sewindu reformasi dengan tema "Konsolidasi Demokrasi Indonesia" di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (18/5/2006).Mujani mengatakan, prediksi memburuknya demokrasi di Indonesia ini terkait dengan kinerja pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah terutama di bidang ekonomi. "Penilaian negatif atas kinerja pemerintah berdampak negatif pada kinerja demokrasi yang akhirnya masyarakat makin tidak yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik atau paling pas untuk negara," jelasnya.Pengumpulan pendapat masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap 1.200 responden diperoleh data, keadaan ekonomi sekarang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari 76 persen responden yang memilih pilihan tersebut atau hanya 24 persen yang yakin perekonomian tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.Keadaan ini membuat masyarakat yang mendukung demokrasi sebagai sistem politik terbaik bagi bangsa, tidak cukup kuat untuk dapat menyimpulkan bahwa demokrasi telah terkonsolidasi selama sewindu reformasi.Berdasarkan analisis LSI, demokrasi di Indonesia masih bisa terselamatkan. Akan tetapi hal itu sangat tergantung pada kinerja lembaga demokrasi terutama presiden, DPR, dan partai politik."Saya kira demokrasi kita masih bisa diselamatkan. Tapi tergantung bagaimana pemerintah kita," ujar dia.Berdasarkan survei opini publik secara nasional yang diselenggarakan LSI 2003-2006 dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 2001-2002, menunjukkan masyarakat yang setuju demokrasi adalah sistem politik terbaik mencapai rata-rata 72 persen dari 1.200 responden.LSI juga menyebutkan tingkat kepuasan atas pelaksanaan demokrasi pada 2005 mencapai 67 persen, kemudian pada 2006 turun menjadi 62 persen. (san/)