Gandeng Kejati Sulsel, Pupuk Kaltim Perluas Upaya Berantas Mafia Pupuk

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 10 Mar 2022 10:11 WIB
Pupuk Kaltim
Foto: Pupuk Kaltim
Jakarta -

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) kembali merealisasikan upaya menindak tegas penyelewengan distribusi pupuk di wilayah operasional. Kali ini, PKT melakukan kerja sama dalam pengamanan distribusi pupuk subsidi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang pertama kali diinisiasi PKT di wilayah Kalimantan Timur, bersama Kapolda dan Kejaksaan Tinggi setempat.

Kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga menjadi kelanjutan upaya PKT dalam mencegah dan mengawasi distribusi pupuk subsidi.

Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengungkapkan PKT berupaya untuk memastikan penyaluran produk pupuk subsidi berjalan lancar. Karena dampaknya yang diberikan kepada petani, produktivitas pertanian, dan ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap, lewat sinergi dan kolaborasi ini, pupuk subsidi dapat tersalurkan secara tepat kepada petani yang membutuhkan di wilayah Sulawesi Selatan dan terhindar dari oknum praktik penyelewengan dan mafia pupuk," ungkap Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

Rahmad Pribadi menuturkan pihaknya mengapresiasi sinergi yang baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas upaya kolaboratif. Ia menjelaskan kerja sama tersebut merupakan langkah PKT untuk perluasan pengamanan distribusi pupuk di wilayah operasional perusahaan.

"Ke depannya, kami berharap bahwa langkah ini dapat terus berjalan dengan kemitraan serupa bersama seluruh instansi penegak hukum di berbagai daerah, guna memberantas praktik mafia pupuk," imbuh Rahmad Pribadi.

Kerja sama ditunjukan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Raden Febrytriyanto, kemarin.

Lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi beberapa poin di antaranya pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pendistribusian dan penyaluran pupuk PKT, koordinasi tugas dan fungsi antar instansi, juga sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk.

Rangkaian inisiasi PKT untuk melakukan kerja sama antara produsen pupuk dengan instansi hukum setempat ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Raden Febrytriyanto mengungkapkan kejaksaan mendukung program pemerintah dalam rangka pengamanan dan pengawalan penyaluran distribusi pupuk, salah satunya kerja sama yang dijalin bersama Pupuk Kaltim.

Hal tersebut selaras dengan perintah dari Jaksa Agung terkait pemberantasan mafia pupuk termasuk pupuk subsidi. Kejaksaan telah membangun satgas pengawasan mafia pupuk di kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri.

"Dalam pelaksanaannya, kami juga bekerjasama dengan instansi-instansi terkait, sehingga diharapkan ada saling pengertian dan koordinasi yang antar instansi sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan di proses penyaluran pupuk khususnya pupuk subsidi," jelasnya.

Diketahui, wilayah tanggung jawab distribusi Urea Subsidi PKT mencakup wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh wilayah Sulawesi yang terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo, serta Nusa Tenggara Barat, sedangkan untuk NPK Bersubsidi Formula Khusus (Kakao) mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, alokasi nasional untuk pupuk bersubsidi, masing-masing jenis sebesar Urea 4.232.704 ton, SP-36 541.201 ton, ZA 823.475 ton, NPK 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus 11.469 ton, Organik granul 1.038.763 ton, dan Organik Cair 1.870.380 liter.

Sementara itu, untuk wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2022 sendiri memperoleh alokasi Urea subsidi sebesar 335.643 ton dan NPK Formula Khusus sebesar 2.466 ton.

Simak juga 'Jokowi Beberkan Peran Komisi Yudisial dalam Reformasi Peradilan':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)