Saat Kinerja Baik Edhy Prabowo Bikin Vonis 9 Tahun Disunat

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 10 Mar 2022 07:14 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Edhy Prabowo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo yang semula 9 tahun penjara, menjadi 5 tahun penjara. Hal itu dikarenakan MA mempertimbangkan Edhy berkinerja baik selama jadi menteri.

Diketahui, Edhy terbukti menerima suap senilai USD 77 ribu dolar dan Rp 24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. Putusan sunat vonis itu diketok oleh ketua majelis Sofyan Sitompul serta anggota majelis kasasi Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani.

"Memperbaiki putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 tahun," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Majelis juga menjatuhkan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ucap Andi Samsan.


Kinerja Baik

Majelis menilai Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat hukuman tidak mempertimbangkan dengan cermat rekam jejak Edhy. Padahal menurut MA, kinerja Edhy baik.

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo jalani sidang dakwaan hari ini. Ia didakwa terima suap mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster.Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

"Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan," ujar majelis.

Pekerjaan yang dinilai baik itu adalah mencabut Peraturan Menteri KKP dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-KP/2020.

"Dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster di Indonesia sangat besar," tutur majelis.

"Dalam Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-KP/2020, eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL, sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya nelayan kecil," pungkas pertimbangan majelis.

ICW berkomentar soal penyunatan vonis. Simak di halaman selanjutnya

Saksikan juga 'Respons KPK Soal Edhy Prabowo Ajukan Kasasi':

[Gambas:Video 20detik]