BPJPH-Pemprov Kepri Dorong Percepatan 10 Juta Sertifikat Halal

Muhamad Yoga Prastyo - detikNews
Rabu, 09 Mar 2022 19:01 WIB
BPJPH dan Pemprov Kepri
Foto: BPJPH
Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus berupaya mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal. Berkaitan dengan hal itu, BPJPH hari ini melakukan kegiatan Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dengan tajuk 'Akselerasi 10 Juta Sertifikat Halal dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional'.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjung Pinang. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyebut kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama para kepala daerah se-Kepri untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pada tahun 2022.

"Hari ini kami berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau beserta para bupati dan wali kota dalam upaya mempersiapkan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK setempat," kata Aqil dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022).

Selain perwujudan dari amanat regulasi Jaminan Produk Halal, upaya tersebut juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan afirmasi bagi pelaku UMK. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat dan membangkitkan UMK yang perannya begitu besar dalam menopang perekonomian nasional.

"Perhatian pemerintah ini sangat penting sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, dan sangat relevan bagi penguatan sektor usaha khususnya mikro dan kecil yang sangat terdampak pandemi COVID-19 hingga saat ini," ujarnya.

Adapun komitmen yang dihasilkan dari pertemuan tersebut yakni memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di wilayah Provinsi Kepri. Fasilitasi tersebut meliputi penyediaan anggaran atau pembiayaan sertifikasi halal baik melalui jalur reguler maupun jalur pernyataan pelaku usaha (self declare). Kuota atau besaran biaya fasilitasi tersebut nantinya sesuai dengan ketentuan regulasi seperti PP, PMA/KMA, dan peraturan teknis lainnya yang ditetapkan BPJPH.

Lebih lanjut, Aqil juga menjelaskan pihaknya terus memperluas sinergi JPH dengan berbagai stakeholder terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, status halal produk merupakan standar yang menjadikan produk memiliki nilai tambah sebagai keunggulan dalam kompetisi global.

"Semoga dengan upaya sinergis kita dapat mewujudkan target Indonesia menjadi pusat produk halal dunia di 2024," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan pihaknya menyambut baik kegiatan public hearing BPJPH. Ia juga sangat yakin Kepulauan Riau dapat memberikan kontribusi besar dalam mendukung target 10 juta sertifikat halal bagi pelaku UKM.

"Produk halal identik dengan produk yang bersih dan sehat, dua hal yang menjadi dasar peminatan pasar global. Dengan adanya produk yang bersertifikasi halal akan turut mendorong kebijakan travel bubble dalam membuka pasar pariwisata di Kepri. Dengan demikian kebutuhan produk halal menjadi keniscayaan," kata Ansar.

"Kami menyambut baik public hearing ini sebagai upaya untuk mengedukasi pelaku usaha sehingga pada akhirnya di Kepulauan Riau seluruh rumah makan, restoran dan lain sebagainya siap menyajikan produk bersertifikat halal. Hal yang harus kita laksanakan adalah berbagi peran untuk membantu pelaku usaha dalam menyajikan produk yang halal," sambungnya.

Saat ini, BPJPH bersama perguruan tinggi, ormas, dan pemangku kepentingan yang lain juga tengah mempersiapkan 100 ribu pendamping PPH bagi UMK yang akan memberikan pendampingan sertifikasi halal UMK.

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki, Kepala Kanwil Kemenag Kepri Mahbub Daryanto, para Bupati dan Wali Kota se Provinsi Kepri, serta perwakilan dinas/instansi terkait dan pelaku usaha.

(fhs/ega)