KSP: Pemerintah Tak Pernah Rilis Daftar Nama Penceramah Radikal

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 09 Mar 2022 10:46 WIB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pemerintah tak pernah mengumumkan daftar penceramah yang dianggap radikal. KSP meminta masyarakat tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Pernyataan itu disampaikan setelah pernyataan Jokowi soal penceramah radikal saat Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu memantik kontroversi. Di samping itu, muncul juga daftar nama penceramah yang dinilai radikal di media sosial.

Rumadi menyesalkan adanya polemik itu. Dia menegaskan pernyataan Jokowi soal masalah radikalisme itu sesuai dengan fakta.

"Pernyataan Presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Rumadi.

Rumadi juga meminta tak ada lagi perdebatan soal ciri atau nama. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah masyarakat lebih berhati-hati dalam mengundang penceramah. Dia mengajak semua pihak untuk tidak lagi memperdebatkan soal ciri dan nama.

"Apa yang disampaikan bapak Presiden adalah pesan untuk semua kelompok, agar lebih hati-hati dalam mengundang penceramah. Bukan memperdebatkan soal ciri atau nama," ujar Rumadi.

Jokowi Larang TNI-Polri Undang Penceramah Radikal

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan anggota TNI-Polri tentang kedisiplinan nasional. Jokowi meminta undangan untuk penceramah dikoordinasi oleh kesatuan.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam rapim TNI-Polri, Selasa (1/3). Jokowi awalnya berbicara tentang demokrasi dan kultur di TNI-Polri.

Jokowi juga mewanti-wanti istri anggota TNI-Polri agar tidak asal memanggil penceramah. Menurut Jokowi, kegiatan itu harus dikoordinasi oleh kesatuan masing-masing.

"Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi, nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan," imbuh Jokowi.

Jokowi meminta hal-hal detail seperti itu diperhatikan oleh kesatuan di TNI-Polri. Jokowi tidak ingin ada anggota TNI-Polri atau keluarganya mengundang penceramah yang radikal.

"Kesatuan harus koordinir hal-hal kecil-kecil tadi yang saya sampaikan, makro dan mikro. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah kan nggak bisa begitu," ujar Jokowi.

Simak juga 'Pinta Jokowi Agar TNI-Polri Tertib Tak Ikut Urusan Demokrasi':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/imk)